Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar standar internasional bursa karbon tidak mengganggu target dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikannya saat meresmikan peluncuran Bursa Karbon Indonesia, di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/9/2023).
"Saya minta [pemangku kepentingan dan pihak terkait] untuk mengatur dan fasilitasi pasar karbon sukarela, sesuai praktik di komunitas internasional. Dan pastikan standar internasional itu tidak mengganggu target NDC Indonesia," ujarnya dalam forum tersebut.
Sekadar informasi, dokumen NDC menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.
Di sisi lain, Kepala Negara mengamini bahwa ancaman perubahan iklim bukan lagi persoalan Negara, tetapi sudah masuk ranah global sehingga semua pihak tak boleh main-main terhadap tantangan tersebut.
"Kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya dan bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa jadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi langkah besar untuk indonesia mencapai target emisi," tuturnya.
Baca Juga
Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan serta segala pihak terkait dapat memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.
Presiden Ke-7 RI juga mewanti-wanti agar pelaku perdagangan karbon harus memiliki target dan lini waktu tersendiri, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau internasional.
Dia juga mengaku sangat optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.
Untuk diketahui, Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam perdagangan karbon, khususnya Nature Based Solution (NBS) yang merupakan solusi pengelolaan dan penggunaan alam berkelanjutan.
Menurut data dari Boston Consulting Group (BCG), potensi NBS Indonesia sebesar 1,4 GtCO2e per tahun, sehingga diperkirakan pasar kredit karbon sukarela Indonesia dapat mencapai nilai Rp60 triliun—85 triliun pada tahun 2030.
Legitnya bursa karbon pun mampu menggaet banyak perusahaan untuk turut serta. Apalagi, terdapat sederet BUMN pada tahun lalu menandatangani perjanjian Proyek Pilot Perdagangan Karbon Kementerian BUMN Voluntary Carbon Market (KBUMN VCM) yang diteken bersamaan dengan acara State Owned Enterprise (SEO) International Conference di Bali.
Adapun BUMN yang menandatangani perjanjian itu adalah PT Pupuk Indonesia, Perum Perhutani, PT Inalum, PT PLN, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Pertamina, PT Semen Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Sementara itu, inisiasi perdagangan karbon tahun ini bakal menyasar pada 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang berasal dari 42 perusahaan dengan total kapasitas terpasang 33.569 megawatt (MW).
Adapun, perdagangan karbon mandatori tahun ini dilakukan untuk PLTU yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW. Nilai transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahap satu pada 2023 diperkirakan dapat menembus US$9 juta atau setara dengan Rp136,8 miliar, asumsi kurs Rp15.209 per dolar AS.
Estimasi nilai transaksi itu berasal dari alokasi karbon yang berpotensi diperdagangkan secara langsung antar perusahaan pembangkit sebesar 500.000 ton CO2e pada tahun ini. Potensi sisa kuota karbon yang diperdagangkan itu diperoleh dari rekapitulasi emisi sepanjang tahun lalu sebesar 20 juta ton CO2e.
