Bursa Karbon Resmi Meluncur, 13 Transaksi Awali Perdagangan Perdana

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia mencatat terdapat 13 transaksi pada peluncuran bursa karbon atau IDX Carbon.

Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, Selasa (26/9/2023), BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan.

Adapun, PT Pertamina Geothermal Tbk. (PGEO) menjadi satu dari dua perusahaan yang telah tercatat selain PT UPC Sidrap Bayu Energi dan PT PJB UP Muara Karang milik PLN. Selain itu, PGEO mendaftarkan kegiatan unit usaha Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 yang telah berkontribusi atas penurunan karbon sebesar 202.989 ton.

Sementara itu, inisiasi perdagangan karbon tahun ini bakal menyasar pada 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang berasal dari 42 perusahaan dengan total kapasitas terpasang 33.569 megawatt (MW).

Adapun, perdagangan karbon mandatori tahun ini dilakukan untuk PLTU yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW.

Nilai transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahap satu pada 2023 diperkirakan dapat menembus US$9 juta atau setara dengan Rp136,8 miliar, asumsi kurs Rp15.209 per dolar AS.

Estimasi nilai transaksi itu berasal dari alokasi karbon yang berpotensi diperdagangkan secara langsung antar perusahaan pembangkit sebesar 500.000 ton CO2e pada tahun ini.

Potensi sisa kuota karbon yang diperdagangkan itu diperoleh dari rekapitulasi emisi sepanjang tahun lalu sebesar 20 juta ton CO2e. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM memproyeksikan harga kredit karbon dari setiap emisi itu dinilai dengan rentang US$2 per ton CO2e sampai dengan US$18 per ton CO2e.

“ESDM tidak mengeluarkan harga tapi itu hanya kajian dari kita-kita bahwa US$2 per ton sampai US$18 per ton itu berdasarkan spesifikasi dari pembangkit-pembangkit masing-masing,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Priharto Dwinugroho.

Priharto mengatakan rentang harga itu relatif dapat menjaga keekonomian pembangkit di tengah upaya pemerintah untuk menerapkan perdagangan karbon tahun ini.

“Harga saat ini secara keekonomian itulah yang paling make sense di kita,” ujarnya.