Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) siap berburu tender proyek pemerintah pada 2024, setelah emiten konstruksi ini batal meraih Penyertaan Modal Negara (PMN).
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024, nama Wijaya Karya tidak tercantum dalam daftar BUMN infrastruktur penerima PMN tahun depan.
Padahal, Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengusulkan kepada Kemenkeu agar WIKA mendapatkan PMN Rp8 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Kemenkeu, kata Erick, menyetujui usulan itu dan bakal memasukkan WIKA dalam daftar penerima PMN 2024.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan akan berupaya optimal untuk menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024.
Sebab, kata Mahendra, proyek milik pemerintah yang dibiayai APBN dengan model pembayaran progres bulanan dan uang muka, merupakan proyek yang sesuai dengan sasaran WIKA. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi perseroan untuk mendorong arus kas lebih baik.
“Perseroan senantiasa terus berupaya dengan optimal untuk menangkap potensi yang ada termasuk proyek pemerintah yang akan ditenderkan di tahun 2024 sebagai bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (22/8/2023).
Baca Juga
Menurut Mahendra, dengan kapasitas dan berbagai langkah transformasi yang ditempuh oleh manajemen, WIKA berkomitmen untuk menjaga kinerja yang baik di tahun mendatang.
Dia juga menyampaikan WIKA saat ini tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya, sehingga mampu memberikan hasil usaha maksimal.
Adapun, sejumlah proyek strategis nasional yang ditargetkan segera rampung pada 2023, di antaranya, Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan Kereta Cepat Jakarta Bandung di mana WIKA menjadi bagian dari konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium).
Sebagai informasi, total PMN 2024 yang dianggarkan untuk klaster infrastruktur mencapai Rp14,4 triliun. Dari nilai ini, PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima dana terbesar yakni Rp12,5 triliun guna menyelesaikan sejumlah proyek jalan tol.
Adapun sisanya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp1,9 triliun. Modal ini untuk mendukung pembiayaan KPR FLPP 166.000 unit, serta mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
