Bisnis.com, JAKARTA – Nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tidak ada dalam daftar BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2024.
Padahal, Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar WIKA mendapatkan PMN senilai Rp8 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Usulan tersebut diajukan saat rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023.
Namun, berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, tidak ada nama WIKA dalam daftar penerima PMN tahun depan.
Total PMN 2024 yang dianggarkan untuk klaster infrastruktur berjumlah Rp14,4 triliun. Dari nilai ini, PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima dana terbesar yakni Rp12,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan oleh Hutama Karya (HK) untuk menyelesaikan proyek jalan tol.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK (Persero) sebesar Rp12.500 miliar. PMN kepada PT HK tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol,” tulis Buku II Nota Keuangan dikutip, Senin (21/8/2023).
Selain HK, PMN juga diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp1,9 triliun. Suntikan ini untuk mendukung pembiayaan target Kredit KPR FLPP sebanyak 166.000 unit, serta mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga
Adapun Erick Thohir sempat mengatakan bahwa PMN kepada WIKA sudah diusulkan untuk tahun 2023. Namun, Kementerian Keuangan memutuskan PMN itu akan masuk dalam tahun anggaran 2024.
Erick menyatakan bahwa berdasarkan rapat internal dengan Presiden Jokowi, terdapat rencana tambahan PMN senilai Rp25,06 triliun yang bakal diberikan kepada HK sebesar Rp12,5 triliun, WIKA Rp8 triliun, dan IFG Rp3,56 triliun.
“Kami mengusulkan sebenarnya di PMN tahun ini ada tambahan Rp3,56 triliun [untuk IFG], lalu WIKA Rp8 triliun, dan Hutama Karya Rp12,5 triliun, tetapi dari Menteri Keuangan sudah diputuskan ini masuk justru di PMN 2024,” ujar Erick pada awal Juni 2023.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PMN yang akan diberikan untuk WIKA bertujuan untuk penguatan permodalan. WIKA dinilai membutuhkan PMN karena kesulitan keuangan dan mengalami standstill atau penundaan pembayaran utang perbankan.
Sementara itu, BUMN dari klaster lainnya dialokasikan mendapatkan PMN 2024 sebesar Rp14,2 triliun. Injeksi modal ini ditujukan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) Rp3,6 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp0,6 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp10 triliun.
PMN PBUI diperuntukkan dalam penyelesaian proses restrukturisasi, bail-in, dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada IFG Life. Hal ini dikarenakan nasabah yang memiliki polis berasal dari berbagai lapisan masyarakat termasuk profesi guru yang menginvestasikan uang pensiunnya.
Sejak tahun 2019 hingga 2023, terdapat 21 BUMN yang menerima PMN dari pemerintah. Secara kumulatif, Presiden Jokowi telah menyalurkan Rp225,3 triliun kepada 21 BUMN tersebut. HK dan SMF menjadi dua BUMN yang langganan menerima dana segar dari pemerintah sejak 2019.
