Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan proses divestasi saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) ke MIND ID masih dalam tahap negosiasi. Namun, dia menyebut penambahan saham adalah hak negara.
Sosok yang juga merupakan Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan pemerintah bukannya anti terhadap investasi asing, tetapi dia menyebut sudah waktunya bagi perusahaan asing yang telah bertahun-tahun memegang saham INCO untuk berbagi dengan negara.
“Kita menambah saham seperti Freeport itu haknya kita sebagai negara. [Artinya] bukan kita anti asing, tapi sudah waktunya [tambah saham] dan aturannya jelas,” ujar Erick di Kompleks Parlemen, Kamis (15/6/2023).
Meski demikian, dia belum bisa membeberkan berapa persen saham yang akan diambil oleh MIND ID lantaran masih dalam negosiasi. Selain penambahan saham, dia menyebut pemerintah bisa memperoleh jatah dari asing melalui pengolahan tambang yang tidak tergarap demi mempercepat proses hilirisasi.
Menurutnya, hilirisasi sumber daya alam sangat diperlukan oleh Indonesia sehingga negara tidak hanya bergantung pada ekspor bahan baku. Adapun proses hilirisasi tersebut dinilai akan memberi nilai tambah dan menguntungkan Indonesia.
Dia pun lantas menyebut bukan tidak mungkin Indonesia membutuhkan adanya penambahan aset tambahan untuk dikembangkan. Terlebih lagi tambang yang dikelola asing merupakan milik negara.
Baca Juga
“Hari ini kita ingin sekali ada lahan-lahan yang kita bisa kembangkan nah tentu opsinya ada yang terbuka hari ini dua,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan Vale membuka peluang menawarkan porsi divestasi saham lebih dari 11 persen kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
Akan tetapi Vale Canada Limited (VCL) tetap ingin menjaga statusnya sebagai pengendali saham INCO. Sementara itu, MIND ID juga ingin menjadi pengendali operasional dan financial consolidation demi mendapatkan keuntungan yang lebih dan menghindari kerugian.
Sikap Vale itu, kata Arifin sudah disampaikan saat rapat bersama dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Menteri BUMN yang turut dihadiri pejabat teras Kementerian ESDM pada 4 Mei 2023 lalu.
“Vale membuka peluang divestasi lebih besar dari 11 persen saham, dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation,” ujar Arifin saat menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Kementerian ESDM sebelumnya lewat Surat No.T-782/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 13 Maret 2023 telah meminta INCO untuk mulai mengajukan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Hanya saja hingga saat ini, INCO belum mengajukan penawaran harga saham divestasi.
“PT Vale sampai saat ini belum menyampaikan penawaran saham divestasinya jadi proses ini masih terus berjalan,” kata dia.
