Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, (4/4/2023). Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) guna memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2023.
Terdapat enam seri SBSN yang akan dilelang, di antaranya yakni SPN-S 03102023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS037 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS033 (reopening).
Berdasarkan laman resmi DJPPR Kemenkeu, imbal hasil yang ditawarkan bervariatif mulai dari 5,37 persen hingga 6,75 persen dengan tenor tiga sampai 24 tahun.
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan, minat investor terhadap lelang SBSN besok diprediksi masih akan cukup baik, terutama dari kalangan domestik.
Selain itu, dia mengatakan tenor yang diprediksi paling banyak diminati investor adalah jangka pendek menengah.
"Minat investor terhadap lelang SBSN masih akan cukup baik, terutama dari domestik. Di tengah ketidakpastian tinggi, tenor durasi pendek menengah akan lebih banyak diminati," ujar Ramdhan kepada Bisnis, Senin (3/4/2023).
Baca Juga
Perlu diketahui, pemerintah menetapkan target indikatif untuk lelang SBSN sebesar Rp9 triliun. Menurut Ramdhan, target hasil lelang tersebut akan tercapai.
"Target akan tercapai. Menurut saya akan masuk up to Rp20 triliun dan yang dimenangkan sekitar target," ujarnya.
Sebagai informasi, lelang dibuka hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
Adapun, underlying asset untuk penerbitan seri SPN-S menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Sementara itu, underlying asset untuk penerbitan seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan DPR RI melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan sebagian berupa Barang Milik Negara.
