BUMN Perketat Pengawasan Dapen, Jajaran Komisaris Ikut Pelototi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN memperketat pengawasan investasi dana pensiun demi meminimalisir defisit. 

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan BUMN saat ini mengusulkan setiap pengajuan dan keputusan dana pensiun untuk investasi harus melibatkan jajaran direksi serta pengawasan oleh komisaris BUMN terkait. 

“Fokus akan ke tata Kelola, hasil pengawasan juga akan dilaporkan ke komisaris dari BUMN terkait,” kata Arya, di Kementerian BUMN, Jumat (17/2/2023). 

Keterlibatan jajaran direksi dan komisaris meliputi keputusan dana pensiun untuk investasi serta bentuk investasi yang akan dilakukan. 

Arya menyebutkan kebijakan komisaris dalam pengawasan dana pensiun telah dilakukan di PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) yang dalam 1,5 tahun selalu memaparkan investasi dana pensiunnya.

“Itu merupakan salah satu bentuk dari level komisaris ikut mengawasi dana pensiun yang dulu belum pernah terjadi,” ungkapnya. 

Keterlibatan jajaran direksi Telkom dilakukan oleh direktur keuangan dan direktur human capital dalam proses pengajuan dan keputusan untuk investasi dana pensiun. 

Terkait dengan dana pensiun yang bekerjasama dengan Indonesia Financial Group (IFG), Arya menyebut bahwa hal itu merupakan bentuk kerjasama B2B.  “Silahkan saja, tapi bukan berarti semua dana pensiun diserahkan ke IFG,” jelasnya. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapan mayoritas dana pensiun miliki negara dalam kondisi memprihatinkan. Persentase Dapen memprihatikan ini mencapai 65 persen dari keseluruhan dana pensiun di bawah perusahaan pelat merah. 

Dari jumlah Dapen yang memprihatinkan ini, terjadi defisit dana mencapai Rp9,8 Triliun pada 2021. Erick Thohir pun meminta semua pihak agar tidak lengah. Dia mengingatkan agar kejadian defisit ini tidak menjadi bom waktu dikemudian hari. 

Erick menyebut aset industri dana pensiun di Indonesia dibandingkan produk domestik bruto (PDB) masih rendah yakni 5,8 persen. Menurutnya, angka tersebut lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Filipina 10,8 persen dan Malaysia 22 persen.