Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Tambah Tugas Baru! OJK Akan Awasi Pasar Bitcoin Cs

OJK akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 09 Desember 2022  |  11:12 WIB
Tambah Tugas Baru! OJK Akan Awasi Pasar Bitcoin Cs
Ilustrasi Mata Uang Kripto Bitcoin - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Berdasarkan dokumen beleid tersebut yang dikutip pada Jumat (9/12/2022) pasal 6 ayat 1 e menyebutkan OJK akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

Adapun, selama ini pengaturan dan pengawasan aset kripto masih berada di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Seiring dengan wewenang baru tersebut, OJK akan mengangkat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang juga merangkap sebagai anggota. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 10 ayat 4 g dalam RUU P2SK.

Selanjutnya, dalam pasal 213 aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto dimasukkan menjadi salah satu bentuk Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Adapun, ruang lingkup ITSK lainnya meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, dan lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah dan panitia kerja Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menandatangani RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna pada Kamis (8/12/2022) kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hadirnya RUU PPSK sangat penting guna memperkuat sektor keuangan domestik. Adanya RUU tersebut diharapkan dapat membuat sektor keuangan berjalan secara optimal, dalam menjalankan perannya dan mendorong roda perekonomian masyarakat.

Selain itu, bendahara negara itu menilai RUU ini sangat tepat waktu dan relevan. Pasalnya, dinamika global dan domestik saat ini masih dipenuhi ketidakpastian sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh Indonesia, termasuk ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.

Lebih lanjut dia menyampaikan pemerintah sependapat dengan DPR bahwa RUU ini merupakan reformasi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara berkelanjutan dan merata di pelosok NKRI. “Kami siap untuk mengawal sampai tingkat II di paripurna,” ujar Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK aset kripto RUU P2SK
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top