Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) siap mendukung Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) Indonesia, yakni Rupiah Digital.
Ketua Umum ASPAKRINDO Teguh Kurniawan Harmanda menjelaskan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi diterbitkannya white paper CBDC Digital Rupiah yang telah dinantikan cukup lama.
Menurutnya, kehadiran white paper tersebut menjadi langkah baik untuk mengekplorasi desain CBDC yang tepat untuk Indonesia ke depan dan hubungannya dengan perdagangan aset kripto, serta pengembangan adopsi blockchain.
Ia mengatakan, ini merupakan kemajuan besar dalam pendekatan penerbitan CBDC di Indonesia solusi future proof yang prospektif. Manda melanjutkan, perkembangan CBDC bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.
“Cepat atau lambat Indonesia harus mengarah ke sana. Jika CBDC dirancang dengan hati-hati, berpotensi menawarkan lebih banyak ketahanan, lebih aman, ketersediaan lebih besar, dan biaya lebih rendah," kata Manda dalam keterangan resminya, Minggu (4/12/2022).
Manda menjelaskan ASPAKRINDO siap bersinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai penerbitan Digital Rupiah. Hal ini terkait sinergi dalam proyek Garuda akan menyasar tujuh area prioritas yang bersifat non-exhaustive. Salah satunya area perdagangan aset kripto, termasuk penggunaan Digital Rupiah pada ekosistem Web3.
Baca Juga
Ia menuturkan pengoptimalan Rupiah Digital harus dilakukan dengan komprehensif karena tidak ada satu sistem pasti yang akan cocok semua.
“Tidak ada kasus universal untuk CBDC karena sistem ekonomi setiap negara berbeda," jelas Manda.
Adapun, dalam white paper Digital Rupiah dijelaskan, mata uang digital tersebut didesain untuk dilengkapi dengan berbagai jenis penggunaan (use cases), baik di ekosistem wholesale maupun ritel.
Digital Rupiah akan menjadi aset settlement untuk berbagai jenis transaksi di pasar barang dan jasa maupun pasar keuangan, baik yang berada di ekosistem tradisional maupun ekosistem digital, seperti ekosistem Web3 termasuk di dalamnya decentralized finance (DeFi) dan metaverse.
"Kami menyambut positif keberadaan Digital Rupiah. Ini bisa menjadi gateway untuk berbagai layanan di ekosistem Web3, termasuk di dalamnya DeFi dan metaverse. Dengan begitu pengembangan dan adopsi teknologi blockchain akan semakin masif di Indonesia dan menciptakan talenta serta peluang untuk developer lokal mengembangkan bisnisnya," jelas Manda.
Di sisi lain, peraturan setingkat Undang-Undang yang ada belum dapat menjadi landasan bagi Digital Rupiah untuk berstatus legal tender. Status tersebut diperlukan Digital Rupiah untuk menjadi jangkar dalam berbagai use cases ekosistem Web3, termasuk DeFi dan metaverse.
Sementara itu, status legal tender menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melekat pada uang kertas dan uang logam yang pada prinsipnya tidak dapat digunakan di dalam ekosistem Web3.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penerbitan white paper merupakan langkah awal dari ‘Proyek Garuda’, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah.
“Pada hari ini, dengan seizin pak Presiden [Joko Widodo], kami luncurkan white paper Rupiah Digital, yang kami namakan ‘Proyek Garuda’,” katanya dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 belum lama ini.
Pengembangan Digital Rupiah, kata Perry, menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital, memperkuat peran BI di kancah internasional, dan mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan secara nasional.
Implementasi Digital Rupiah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank.
“Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale Digital Rupiah dengan ritel Digital Rupiah secara end to end," jelasnya.
