Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service menaikkan peringkat PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menjadi B3 dari Caa3.
Dalam keterangannya, Moody's juga mengubah outlook BUMI menjadi stabil, dari outlook under review. Menurut Moody's, pemeringkatan ini mencerminkan peningkatan subtansial dalam struktur permodalan BUMI setelah pembayaran utang sekitar US$1,6 miliar dengan hasil penerbitan saham baru.
Wakil Presiden dan Analis Senior Moody's Maisam Hasnain mengatakan, kualitas kredit BUMI akan terus diuntungkan dari posisinya sebagai produsen batu bara terbesar di Indonesia, melalui kepemilikan saham mayoritas di PT Kaltim Prima Coal (KPC) dn PT Arutmin Indonesia.
"Sementara itu, BUMI sebagai induk perusahaan beroperasi dengan sedikit atau tanpa utang," kata Hasnain, dikutip dari riset, Selasa (22/11/2022).
Moody's menjelaskan dalam beberapa minggu terakhir BUMI telah melunasi fasilitas Tranche B, surat utang Seri B, fasilitas Seri C, hak nilai di bawah kontijensi dan sisa obligasi wajib konversi berjumlah sekitar US$1,6 miliar.
BUMI juga bermaksud menggunakan kas internalnya untuk melunasi semua bunga yang masih harus dibayar berdasarkan obligasi wajib konversi yang jatuh tempo pada Desember 2024 sekitar US$150 juta dalam beberapa bulan ke depan. Dengan upaya tersebut, Moody's melihat BUMI tidak akan memiliki utang.
Baca Juga
Dalam hal kebijakan keuangan dan rencana pertummbuhan, Moody's memperkirakan BUMI menggunakan kas internal selama 1-2 tahun ke depan untuk mendanai inisiatif diversifikasi bisnisnya, yang mencakup investasi ke segmen hilir batu bara atau mineral non-batu bara.
Prospek peringkat stabil mencerminkan ekspektasi Moody's jika BUMI akan mempertahankan likuiditas yang sangat baik dan struktur permodalan yang berkelanjutan, karena menjalankan strategi pertumbuhan dan diversifikasi selama 12-18 bulan ke depan.
Meski demikian, Moody's menyebut dapat menurunkan peringkat BUMI jika, pertama, likuiditas BUMI melemah, sehingga dividen yang diterima dari anak perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12-18 bulan ke depan. Kedua, kebijakan keuangan atau rencana pertumbuhan menghasilkan struktur modal yang tidak berkelanjutan.
