Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Emiten Properti Lo Kheng Hong (DILD) Kritisi Kebijakan Rumah DP Nol Persen

Realita kebijakan DP nol persen pembelian rumah disebut tidak mudah, bagi pengembang properti seperti Intiland Development (DILD).
Nuhansa Mikrefin Yoedo Putra
Nuhansa Mikrefin Yoedo Putra - Bisnis.com 16 November 2022  |  17:13 WIB
Emiten Properti Lo Kheng Hong (DILD) Kritisi Kebijakan Rumah DP Nol Persen
Karyawati beraktivitas di kantor PT Intiland Development Tbk. di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Bisnis - Arief Hermawan P
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten properti jagoan Lo Kheng Hong, PT Intiland Development Tbk. (DILD) mengkritisi langkah Bank Indonesia (BI) yang menetapkan kebijakan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) atau DP nol persen. Terlebih lagi kebijakan tersebut diperpanjang hingga 31 Desember 2023.

Corporate Secretary Intiland Theresia Rustandi mengatakan baik BI maupun pemerintah melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) memang berupaya untuk membantu daya beli masyarakat agar mampu membeli rumah. Namun, realitanya kebijakan DP nol persen disebut tidak mudah, dan pengembang lebih memilih agar konsumen membayar DP meski dalam nominal yang sedikit.

Theresia menilai dalam melakukan pembelian rumah konsumen perlu memiliki tanggung jawab pembayaran. Hal ini yang disebut diperlukan oleh para pengembang termasuk DILD.

"Realitasnya di lapangan itu DP 0 persen tidak mudah dan buat developer sebetulnya kita lebih prefer ada tanggung jawab sedikit dari konsumen ya tidak 0 persen," ujar Theresia kepada Bisnis pada Rabu (16/11/2022).

Sementara untuk PPN DTP meski membantu penjualan DILD, insentif ini masih memiliki masalahnya sendiri. Theresia menyebut salah satunya adalah stok yang tersedia tidak sebanyak yang dibutuhkan oleh konsumen.

Theresia menyebut dalam perencanaan pembangunan perlu untuk mempertimbangkan arus kas atau cashflow sehingga perlu ada jangka waktu yang terlihat dalam pembangunan. Dengan demikian, implementasi dari insentif PPN DTP dapat lebih maksimal dan efektif untuk masyarakat.

"Jadi masalah adalah stok itu kan tidak ready, tidak sebanyak yang mungkin diperlukan oleh konsumen, sehingga kalau yang rumah inden itu dengan kategori dia harus selesai dalam sekian bulan," ujar Theresia.

Theresia lantas menekankan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memacu daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Terlebih lagi industri properti disebut sebagai industri yang mendorong industri lainnya.

"Kalau sekarang ini dibibilang kita harus lebih bangun dulu rumah, jadi segala macem ya berat dong karena kan cash flow berat," ujar Theresia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lo kheng hong intiland emiten properti dild
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top