Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemerintah Bakal Private Placement SUN Penempatan Dana Tax Amnesty

Pemerintah menawarkan 2 seri surat utang negara (SUN) untuk transaksi private placement dana Tax Amnesty jilid II.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 09 Oktober 2022  |  14:38 WIB
Pemerintah Bakal Private Placement SUN Penempatan Dana Tax Amnesty
Pialang memperhatikan Yield SUN Indonesia - Antara/Prasetyo Utomo
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan kembali melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II.

Dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Minggu (9/10/2022), pemerintah menawarkan 2 seri SUN untuk transaksi private placement tersebut. Pertama, seri FR0094 berdenominasi rupiah, dengan jenis kupon kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual.

Rentang imbal hasil (yield) yang ditawarkan pada seri ini berada di 6,50 persen - 7 persen. Jenis seri ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2028 atau bertenor 6 tahun.

Kedua, seri USDFR0003 berdenominasi dolar AS, dengan jenis kupon kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual.

Rentang imbal hasil (yield) yang ditawarkan pada seri ini berada di 4,90 persen - 5,40 persen. Jenis seri ini akan jatuh tempo pada 15 Januari 2032 atau bertenor 10 tahun.

Transaksi private placement SUN untuk penempatan dana atas PPS akan dilakukan pada 17 Oktober 2022, serta setelmennya pada 20 Oktober 2022.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.03/2021, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara, dilakukan dengan tiga ketentuan. Pertama, dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Kedua, investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang dolar AS hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing; Terakhir, dealer utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.

DJPPR menyebut pelaksanaan transaksi private placement tersebut dilakukan berdasarkan PMK No. 51/2019, PMK No. 38/2020, dan PMK No. 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

surat utang negara Tax Amnesty
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top