Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan ada selisih atau gap sebesar Rp20,81 triliun antara usulan PMN 2023 dengan alokasi pada Nota Keuangan 2023. Beberapa usulan PMN 2023 belum mendapatkan persetujuan untuk dimasukkan ke Nota Keuangan
Erick menjelaskan sesuai dengan usulan awal yang dilaporkan ke Komisi VI DPR, rencana PMN 2023 ditetapkan sebesar Rp 67,82 triliun. Namun, persetujuan yang didapat pada Nota Keuangan 2023 tercatat sebesar Rp41,31 triliun.
Ia melanjutkan, Kementerian BUMN tengah mendorong dan mencari jalan keluar untuk menutupi celah tersebut. Erick menuturkan, pihaknya juga memiliki cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp 5,7 triliun.
“Jadi totalnya menjadi Rp47 triliun. Rp 5,7 triliun ini kami belum mendapatkan detail penggunaannya untuk apa saja, tetapi bisa juga untuk keperluan tadi," kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Secara rinci, salah satu PMN yang telah mendapat persetujuan adalah untuk PT Hutama Karya (Persero) yang diusulkan Rp30,56 triliun terkait penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dari rencana alokasi tersebut, jumlah yang disetujui adalah Rp28,90 triliun.
Kemudian, PMN untuk Defend ID yang diusulkan Rp3 triliun disetujui Rp1,75 triliun. Erick menuturkan, Defend ID mendapat banyak alokasi pesanan baik dari Kemenhan maupun kementerian lain termasuk. Ia juga menyebutkan perusahaan mendapatkan pesanan dari luar negeri seperti dari Uni Emirat Arab.
Baca Juga
“PMN ini rencananya akan digunakan untuk penugasan pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi,” jelas Erick.
Kemudian, dari usulan PMN AirNav sebesar Rp790 miliar, yang disetujui adalah sebanyak Rp660 miliar. PMN tersebut digunakan untuk pembaharuan alat–alat, termasuk sistem radar.
PMN yang disetujui sesuai usulan baru adalah untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun. PMN tersebut rencananya akan digunakan untuk penugasan jaringan listrik dan program listrik desa.
Sementara itu, usulan PMN 2023 yang belum mendapat persetujuan adalah InJourney dengan rencana PMN Rp7,50 triliun untuk holding dan pengembangan 5 destinasi wisata. Kemudian, IFG dengan usulan dana Rp6 triliun untuk penugasan KUR yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo.
Selanjutnya, Reasuransi Indonesia dengan usulan dana PMN Rp3 triliun yang dialokasikan untuk penguatan modal sebagai penugasan. Usulan Rp2 triliun untuk ID Food rencananya untuk penugasan memperbaiki struktur permodalan dan kepasitas usaha untuk ketahanan pangan.
Perum Damri juga diusulkan mendapatka PMN Rp 870 miliar untuk penugasan perbaharuan armada ke bus listrik.
Terakhir, PT KAI (Persero) dengan usulan PMN Rp4,10 triliun untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Erick menuturkan, PMN masih menunggu keputusan Komite KCJB sesuai Perpres Nomor 93 Tahun 2021.
