Bisnis.com, JAKARTA – Target pemerintah untuk memperoleh penerimaan dividen BUMN hingga Rp44,06 triliun pada 2023 disebut bakal menjadi bensin bagi saham BBNI, BMRI dan BBRI melaju.
Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan hal ini lantaran kinerja emiten saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada semester pertama tahun ini terbilang cukup memuaskan dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Ike juga menyoroti kinerja sektor perbankan dan pertambangan yang disebut paling memuaskan.
"Sehingga target pencapaian dividen Rp 44 triliun yang direncanakan Pemerintah pada 2023 masih realistis," ujar Ike kepada Bisnis pada Jumat (19/8/2022).
Beberapa emiten saham yang menurut Ike memiliki kinerja sangat memuaskan adalah BBNI, BMRI, BBRI, ANTM, PGAS, PTBA, JSMR, BRIS, TINS, BJBR, AGRO.
Meski demikian, Ike menyebut BUMN memiliki banyak tantangan kedepannya khususnya bagi BUMN Karya. Ike menyebut BUMN Karya masih belum dapat memberi kontribusi yang optimal untuk pembayaran dividen pada tahun depan. Hal ini lantas menyebabkan kinerja BUMN Karya terkontraksi pada tahun ini.
Adapun, pada semester I/2022, BBRI membukukan laba sebesar Rp24,88 triliun (tumbuh 94,8 persen), BBNI sebesar Rp88,72 triliun (tumbuh 76,1 persen), dan BMRI Rp20,20 triliun (tumbuh 61,6 persen).
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, melalui Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, pemerintah memproyeksi Pendapatan KND pada RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp44.068,1 miliar atau Rp44,06 triliun, tumbuh 9,1 persen dibandingkan outlook 2022.
Dividen BUMN diharapkan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal ini seiring dengan peningkatan kinerja BUMN yang didorong oleh pertumbuhan perekonomian Indonesia secara makro dan juga keberhasilan restrukturisasi BUMN.
Dalam rangka mencapai target dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pemerintah mengarahkan kebijakan dividenBUMN dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Selain itu, penentuan besaran dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta pelaksanaan/penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN.
