Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Minta Direksi Tanggung Jawab Penuh jika BUMN Rugi, Ini Pasal di PP Baru!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2022, di mana direksi Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab penuh secara pribadi jika BUMN rugi.
Gajah Kusumo
Gajah Kusumo - Bisnis.com 13 Juni 2022  |  00:57 WIB
Jokowi Minta Direksi Tanggung Jawab Penuh jika BUMN Rugi, Ini Pasal di PP Baru!
Presiden Jokowi - Biro Pers Sekretariat Presiden
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken PP baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2022, yang salah satu pasalnya mengatur bahwa direksi BUMN dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN.

Tanggung jawab direksi itu diatur dalam pasal 27 ayat 2 PP No. 23/2022 yang berbunyi Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah  atau  lalai  menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun dalam ayat 1 PP No. 23/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

Selanjutnya, dalam ayat 3 disebutkan bahwa atas nama pemerintah, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

Sebelumnya dilaporkan pula bahwa direksi BUMN dilarang terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat daerah.

"Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Minggu (12/6/2022).

Adapun, PP baru tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada waktu yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi BUMN politik pengadilan parpol direksi kerugian negara peraturan pemerintah
Editor : Gajah Kusumo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top