Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk dapat memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) pembelian properti hingga akhir tahun ini.
Direktur PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Wahyu Sulistio mengatakan dampak dari pemberian insentif PPN DTP di tahun lalu terhadap penjualan produk hunian Metland tak terlalu signifikan. Kontribusi insentif PPN DTP terhadap penjualan produk hunian Metland hanya sebesar kurang dari 20 persen saja.
"Efek PPN DTP untuk tahun lalu memang tidak banyak, kurang dari 20 persen karena periode lalu itu waktunya dibatasi per enam bulan dengan perpanjangan 6 bulan," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (3/2/2022).
Jangka waktu pemberian insentif yang hanya 6 bulan ini berdampak penjualan yang terbatas pada rumah ready stock. Sementara itu, pihaknya tidak menyiapkan rumah ready stock terlalu banyak karena faktor risiko yang diperhitungkan atau membangun terlebih dahulu.
"Hasilnya memamg insentif PPN DTP ini enggak terlalu banyak berdampak dari total kontribusi penjualan kita," katanya.
Perpanjangan insentif PPN DTP tahun ini yang hanya diberikan hingga Juni 2022 dengan besaran dikurangi 50 persen ini memang menjadi angin segar bagi sektor properti khususnya rumah tapak.
Baca Juga
Kendati demikian, Wahyu berharap insentif PPN DTP tak hanya diberikan setengah-setengah selama 6 bulan tetapi dapat diperpanjang hingga akhir tahun ini.
Hal itu agar perseroan memiliki waktu membangun rumah inden terutama rumah yang memiliki 2 lantai dimana pengerjaannya membutuhkan waktu selama 8 bulan hingga 9 bulan.
"Kalau serah terima diperpanjang hingga akhir tahun ini diyakini kontribusi insentif PPN DTP terhadap penjualan Metland bisa lebih dari 20 persen karena bangun rumah tingkat ini lebih dari 6 bulan sekitar 8 hingga 9 bulan," ucapnya.
Saat ini, jumah rumah yang ready stock milik MTLA tak begitu banyak hanya berkisar ratusan unit. Oleh karena itu, pihaknya mencoba maksimalkan program PPN DTP ini pada rumah yang telah ready stock.
Wahyu juga berharap pemerintah dapat mencarikan solusi atas permasalahan penerapan kebijakan PBG sebagai pengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) membuat pengembang tidak bisa membangun.
"Saya berharap permasalahan PBG ini bisa dicarikan solusi karena sangat berpangaruh pada penjualan kita termasuk pada syarat sistem Sikumbang," tuturnya.
