Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Presisi Tbk. membukukan nilai kontrak baru senilai Rp3,5 triliun per Agustus 2021.
Realisasi itu mencapai 95,36 persen dari target kontrak baru yang ingin dibidik emiten berkode PPRE ini pada 2021 senilai Rp3,67 triliun.
Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar mengatakan pada Agustus 2021 saja perseroan menerima tambahan kontrak baru senilai Rp105,1 miliar.
Adapun, kontrak itu berasal dari beberapa proyek a.l. proyek pengembangan infrastruktur tambang Multi Harapan Utama (MHU) Rp65,6 miliar dan kontribusi entitas anak yaitu LMA pada proyek KA Makasar–Parepare segmen F arah Tonasa Rp19,8miliar.
Sementara lainnya berasal dari proyek pengecoran Jalan Rigid Batang dan pekerjaan Rusun Batang, jalan Tol Lubuk Linggau Bengkulu, serta jalan Tol Cisumdawu.
“Proyek jasa tambang MHU merupakan proyek pengembangan tambang yang berfokus pada pekerjaan infrastruktur tambang. Dengan diperolehnya pekerjaan proyek MHU ini, menjadikan komposisi perolehan kontrak baru PPRE hingga Agustus 2021 didominasi oleh lini bisnis jasa pertambangan 62 persen,” tulis Rully dalam siaran pers, Selasa (7/9/2021).
Baca Juga
Selanjutnya komposisi kontrak baru emiten dengan kode saham PPRE ini berasal dari pekerjaan sipil 30 persen dan pekerjaan struktur serta pembangkit listrik sebesar 8 persen. Dilihat dari asal kontrak, sebesar 72 persen datang dari proyek nongrup sedangkan 28 persen berasal dari Grup PT PP (Persero) Tbk.
Perolehan kontrak baru yang lebih banyak dari luar grup ini disebut Rully menjadi pencapaian tersendiri bagi perseroan dalam rangka meningkatkan kompetitivitas lewat perolehan pangsa pasar yang lebih luas.
Dengan demikian, PPRE pun kian percaya diri untuk dapat menambah kontrak baru senilai Rp700 miliar lagi hingga akhir tahun untuk mencapai seluruh target kontrak baru tahun ini.
Direktur Operasi PP Presisi M. Darwis Hamzah menambahkan saat ini perseroan masih melakukan beberapa proses tender maupun negosiasi baik untuk proyek infrastruktur melalui APBN maupun proyek jasa tambang yang diantaranya berada di wilayah Sulawesi, Halmahera, Sumatera dan Kalimantan.
“Hal ini diharapkan dapat menambah kontribusi perolehan kontrak baru hingga Desember 2021 dengan jumlah yang cukup signifikan,” tutup Darwis.
