Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (31/8/2021) besok, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah akan menawarkan tujuh seri yang terdiri dari 2 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 5 seri Obligasi negara (ON)
Target indikatif dari lelang SUN 31 Agustus 2021 ditetapkan senilai Rp21 triliun dan target maksimal senilai Rp31,5 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan lelang sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp33 triliun dan target maksimal Rp49,5 triliun.
Terkait hal tersebut, Direktur SUN DJPPR Deni Ridwan memaparkan, penurunan target tersebut dilakukan seiring dengan berlakunya skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan Guna Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Pembelian di Pasar perdana oleh BI Atas Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah (atau disebut SKB III).
"Disepakatinya SKB III antara pemerintah dan BI mengurangi target penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui lelang berkala. Jadi, pasca terbitnya SKB III, target 2 mingguan lelang SBN, baik SUN maupun SBSN adalah sekitar Rp30 triliun - Rp35 triliun," katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (30/8/2021).
Baca Juga
Adapun, dalam kesepakatan burden sharing tersebut, BI akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp215 triliun di 2021 dan Rp224 triliun di 2022.
Sebelumnya, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menjelaskan penurunan target serapan SUN merupakan strategi pemerintah dalam menjaga portofolio utangnya. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran utang tidak membebani anggaran negara ke depannya.
Selain itu, pemerintah kini juga telah memiliki jalan lain untuk menarik pembiayaan utang, salah satunya adalah melakukan private placement kepada Bank Indonesia (BI) setelah perpanjangan kebijakan burden sharing disahkan.
“Selama 2020-2021 ini pemerintah cukup banyak menarik utang untuk pembiayaan pandemi dan pemulihannya. Jadi, penurunan target ini lebih ke manajemen risiko utang Indonesia,” ujarnya.
