Bisnis.com, JAKARTA – Lelang surat berharga syariah negara atau sukuk negara, Selasa (27/7/2021), menghasilkan penawaran masuk senilai Rp56,69 triliun.
Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah telah melakukan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara. Lelang hari ini merupakan lelang sukuk negara keempatbelas di tahun 2021.
Hasilnya, total penawaran yang masuk senilai Rp56,69 triliun untuk enam seri SBSN yang terdiri atas 1 surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) dan lima project based sukuk (PBS). Jumlah tersebut kembali memecahkan rekor penawaran tertinggi sepanjang tahun 2021.
Sebelumnya, pada lelang 13 Juli lalu, pemerintah berhasil menghimpun dana penawaran sebanyak Rp51,11 triliun.
Hasil lelang menunjukkan penawaran terbanyak masuk untuk seri PBS031 yang jatuh tempo 15 Juli 2024 dengan total Rp14,18 triliun. Dari penawaran yang masuk, yield atau imbal hasil rerata tertimbang yang dimenangkan 4,56 persen dengan jumlah nominal dimenangkan Rp5 triliun.
Seri selanjutnya yang paling diincar oleh investor yakni PBS032 yang jatuh tempo 15 Juli 2026 dengan total penawaran masuk Rp13,27 triliun. Yield rerata tertimbang yang dimenangkan 5,29 persen dengan jumlah nominal yang dimenangkan Rp4,35 triliun.
Baca Juga
Adapun, total nominal yang dimenangkan dari kelima seri sukuk yang ditawarkan senilai Rp13,15 triliun, lebih tinggi dari target indikatif pemerintah yaitu sebanyak Rp12 triliun.
Berikut hasil lelang yang dilaksanakan pada Selasa (27/7/2021):
Seri | Jatuh Tempo | Penawaran Masuk | Jumlah Dimenangkan | Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan |
SPNS14012022 | 14 Januari 2022 | Rp6,12 triliun | Rp1,00 triliun | 3,00% |
PBS031 | 15 Juli 2024 | Rp14,18 triliun | Rp5 triliun | 4,56% |
PBS032 | 15 Juli 2026 | Rp13,27 triliun | Rp4,35 triliun | 5,29% |
PBS029 | 15 Maret 2034 | Rp9,31 triliun | Rp0,15 triliun | 6,5%
|
PBS030 | 15 Februari 2037 | Rp5,32 triliun
| Rp2,65 triliun | 5,93% |
PBS028 | 15 Oktober 2046 | Rp8,48 triliun | - | - |
Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)