Bisnis.com, JAKARTA - Dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara ditargetkan sekitar Rp30 triliun-Rp35 triliun pada tahun ini. Sementara itu, setoran dividen pada tahun depan diperkirakan akan setara seperti sebelum pandemi Covid-19.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp26 triliun.
Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.
"Tahun ini peningkatan Rp30-35 triliun. Ini belum fiks tapi kami upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp40 triliun," ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Menurutnya, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang atau pemerintah hanya akan balik modal sepanjang periode ini.
Hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.
Baca Juga
"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," katanya.
Nusron Wahid dari Komisi VI DPR RI mengusulkan agar rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) dari BUMN dikonversikan menjadi PNM.
"Guna menciptakan warisan bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat BUMN rugi.
"Anggaran yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk PMN yang awalnya berasal dari K/L adalah anggaran penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
