Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelamatkan BUMN-BUMN Karya yang menghadapi rasio utang tinggi. Kunci penyelamatan ini adalah suntikan penanaman modal negara (PMN) dari Kementerian Keuangan.
Kementerian BUMN meminta tambahan penanaman modal negara (PMN) untuk BUMN Karya pada tahun ini Rp26,9 triliun dan mengusulkan PMN Rp38,35 triliun pada 2022. Dengan demikian, total PMN untuk BUMN Karya sebesar Rp65,25 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menuturkan kondisi BUMN Karya cukup memprihatinkan karena dampak pandemi Covid-19 dan penugasan dari pemerintah.
Saat ini, di antara 6 BUMN karya, terdapat 2 BUMN yakni Perumnas dan Waskita Karya yang kondisi keuangannya sangat tidak sehat. Dengan rasio utang terhadap EBITDA dan utang terhadap ekuitas Perumnas minus 22,69 kali dan 4,44 kali, sementara Waskita Karya minus 17,26 kali dan 3,92 kali.
Kemudian, 2 BUMN kondisi keuangannya terkategori tidak sehat yakni Hutama Karya dan Wijaya karya. HK terbebani penugasan pengembangan tol Trans Sumatera sementara Wika terbebani proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Adapun, dua BUMN karya lainnya yakni Adhi Karya dan PTPP terkategori masih cukup sehat. Namun, tetap mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi untuk ADHI turun 29,27 persen dan PTPP turun 32,84 persen.
Baca Juga
Kartiko melanjutkan, Perumnas saat ini menghadapi kondisi tidak sehat karena pendapatan turun signifikan karena penjualan melambat. Di sisi lain, inventori besar sekali sehingga rasio utangnya meningkat tajam.
"Kami sedang melakukan restrukturisasi, tetapi untuk memastikan ke depan neraca dan kondisi ekuitas memadai kami akan minta tambahan pmn untuk penugasan perumnas untuk membangun rumah MBR bisa dilanjutkan secara sustainable," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021).
Untuk Waskita Karya, terangnya, pada 2015--2016 ditugaskan mengambil alih tol-tol milik swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan. Selama 3 tahun terakhir perseroan menyelesaikan proyek tol Trans Jawa tersebut.
"Ini menyebabkan secara total utang mereka meningkat tajam sekarang mereka memiliki utang Rp50 triliun, obligasi RP20 triliun, serta ke vendor Rp20 triliun," paparnya.
Restrukturisasi menyeluruh pun dilakukan dengan menggunakan dua skema. Pemerintah mendukung melalui skema penjaminan Rp15 triliun untuk penyelesaian proyek-proyek yang sudah ada dan juga menyuntikan modal baru Rp7,9 triliun terutama untuk memperkuat permodalan.
Terkait, Hutama Karya, jelasnya, saat ini paling diberatkan oleh pembangunan tol Trans Sumatera, terutama karena keterlambatan PMN 2 tahun sehingga kondisi aset meningkat tajam, dan utang meningkat tajam, sehingga ekuitasnya tidak mampu mengimbangi.
Dengan demikian, guna melanjutkan menyelesaikan tol Trans Sumatera tahap I dibutuhkan total Rp66 triliun yang akan diberikan secara bertahap pada tahun ini ditambahkan menjadi Rp25 triliun.
Pada 2022 diharapkan ada Rp30 triliun lagi untuk bisa memperkuat dan menyelesaikan tahap I, sisanya diberikan pada 2023.
"WIKA juga dalam tekanan karena memang adanya kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan modal yang sangat besar sekali dan saat ini ada penurunan pendapatan. Sementara, dari sisi ADHI dan PP lebih baik," urainya
