Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menilai bahwa pemerintah perlu menerbitkan global bonds untuk mengisi kekurangan pasokan obligasi rupiah dalam memenuhi pembiayaan program penanganan Covid-19 pada tahun ini.
Satria menilai, pemerintah saat ini menggunakan strategi backloading, yaitu menunda penerbitan obligasi untuk diterbitkan di kemudian hari.
Hal ini tercermin dari penjualan obligasi rupiah Kementerian Keuangan pada kuartal I/2021 yang hanya mencapai 19 persen dari target tahunan atau mencapai Rp240 triliun dari target Rp1.264,7 triliun.
Padahal, dalam 5 tahun terakhir, penerbitan obligasi pemerintah berada pada kisaran 32 persen pada kuartal pertama sebagai strategi frontloading.
Menurutnya, strategi Kementerian Keuangan tersebut bisa menjadi risiko, terutama jika US Treasury semakin melonjak, sehingga biaya pinjaman akan meningkat.
Dia memperkirakan, pemerintah akan membutuhkan Rp40 triliun dalam setiap lelang obligasi konvensional, termasuk melalui greenshoe option oleh Bank Indonesia, terutama mengingat akan shortfall penerimaan negara. Kebutuhan yang besar ini akan berisiko terhadap pasokan di pasar,
Baca Juga
“Kami memproyeksikan, kemungkinan Kementerian Keuangan harus menerbitkan obligasi dalam dolar/euro/yen dalam ukuran besar atau sekitar US$5 miliar untuk mengurangi tekanan pasokan di pasar obligasi rupiah,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (29/4/2021).
Menurutnya, waktu yang tepat untuk penerbitan global bonds tersebut adalah antara Mei dan Juni, sebelum imbal hasil US Treasury meningkat semakin tinggi.
