Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah langkah alternatif dapat ditempuh oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengatasi risiko gagal bayar utang agar tak hanya mengandalkan suntikan dana dari pemerintah.
Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Salyadi Saputra mengatakan pada dasarnya dua jenis perusahaan yang tengah mengalami masalah keuangan di tengah pandemi ini.
Pertama, perusahaan yang memang sudah bermasalah sejak sebelum pandemi melanda. Kedua, perusahaan yang tadinya sehat tapi terdampak cukup hebat akibat pandemi sehingga risiko gagal bayarnya meningkat.
“Itu juga terjadi dengan BUMN, sekarang permasalahannya bagaimana BUMN jangan jadi beban buat pemerintah. Ini yang harus kita cermati bersama, ada Jiwasaraya yang ujung-ujungnya pemerintah, mungkin nanti Garuda,” ujarnya dalam sesi webinar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020, Selasa (20/10/2020)
Saldyadi menuturkan, BUMN memang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development), tapi jangan melupakan fungsinya sebagai korporasi yang memang harus menghasilkan profit.
Meskipun demikian, ada sejumlah BUMN terutama di sektor-sektor tertentu yang fungsi agen pembangunannya lebih besar, misalnya BUMN di sektor infrastruktur yang terlibat dalam proyek yang minim keterlibatan swasta.
Salyadi menyebut tiap sektor harusnya menyesuaikan kebutuhan pendanaannya dengan karakteristik bisnis mereka. Sebagai contoh untuk proyek insfrastruktur yang merupakan proyek jangka panjang dan sebaiknya dibiayai oleh pendanaan jangka panjang juga.
“Kalau infrastruktur dibiayai oleh jangka pendek pasti akan bermasalah. Perlu dipikirkan adalah pendanaan jangka panjang dan itu tugas pemerintah dan kita bersama. Dalam hal ini, pasar modal adalah salah satu yang bisa menyediakan pendanaan jangka panjang tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Karman Pamurahardjo mengatakan alternatif lain yang perusahaan pelat merah seharusnya mampu mencari investor lain selain pemerintah.
“Apa yang dijual kepada investor itu? Future value dari company kita sekarang ini tapi yang dapat dinikmati investor itu nanti,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah sebagai pemegang saham utama dapat menjaga secara legal dan adil terhadap para investor yang akan masuk ini agar proses pendanaan dapat berjalan dengan baik.
“Ya salah satu BUMN bisa menjual future cash flow mereka itu, dipaketkan, sehingga ini bisa dibeli investor dan uang dari investor bisa dipakai keperluan cashflow dari BUMN sekarang,” tukasnya.
