Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun media sosial Ahok @basukibtp, Kamis (17/9/2020) siang. Adapun, momentum pertemuan tersebut hanya berselang beberapa hari sejak video berisi keluhan Ahok terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di dunia maya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengunggah foto dirinya bersama Erick Thohir yang tengah sama-sama berbaju batik dan mengenakan masker. Ahok menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan kritik dan sarannya secara langsung kepada Erick.
“Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh Pak Erick. Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga solidaritas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN,” demikian tulis Ahok dalam keterangan foto, seperti dikutip Bisnis, Kamis (17/9/2020)
Seperti diketahui, baru-baru ini beredar video berisi ungkapan kekesalan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina terhadap perusahaan yang tengah diawasinya tersebut. Dalam video itu, Ahok menyebut banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya.
Baca Juga
Dia menuturkan, jajaran direksi perseroan bisa diganti tanpa sepengetahuan dirinya sebagai komisaris utama dan lebih banyak melobi ke Kementerian BUMN. Selain itu, birokrasi pengangkatan pejabat Pertamina yang disebutnya masih menggunakan sistem pangkat sehingga proses pemilihannya tidak proporsional.
Ahok juga menyinggung soal permainan gaji pejabat Pertamina yang disebutnya tak sesuai dengan jabatan. Pun, menyoroti bisnis kilang Pertamina hingga rencana perseroan untuk kembali berutang untuk berkespansi.
Bukan hanya membeberkan kebobrokan Pertamina, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BUMN lain yang bermitra dengan Pertamina, yakni Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.
Dia menyebut sikap Perum Peruri yang meminta uang sebesar Rp500 miliar untuk proses pengurangan dokumen kertas (paperless) di Pertamina sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang.
Lebih lanjut, pria asal Belitung ini bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah, seperti Temasek Singapura.
