Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pelat merah kedatangan sosok jenderal dari institusi hukum di dalam negeri yang menduduki jabatan substansial.
Sejauh ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk empat petinggi TNI dan Polri yang masuk dalam jajaran komisaris emiten pelat merah. Siapa sajakah mereka?
Marsekal Madya Andi Pahril Pawi baru-baru ini ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bukit Asam Tbk. (PTBA). Ia adalah jenderal bintang dua di TNI AU yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Tinggi Mabes TNI AU dan Staf Ahli Bidang Hankam BIN (Badan Intelijen Negara).
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, Andi juga pernah bertugas sebagai Kepala Biro Pengamanan, Biro Pengamanan, dan Sekretariat Militer Presiden.
Bukan hanya Andi, Erick juga mengangkat perwira tinggi Polri Irjen Carlo Brix Tewu yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN sebagai Komisaris PTBA.
Carlo adalah petinggi polisi aktif yang sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam.
Baca Juga
Di sisi lain, emiten tambang PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) juga dimasuki oleh petinggi Polri Bambang Sunarwibowo yang kini menjabat sebagai Komisaris.
Memang, sebelum itu, Bambang juga pernah menduduki posisi Komisaris di emiten tambang pelat merah PT Timah Tbk. (TINS).
Untuk diketahui, Bambang Sunarwibowo saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Dia merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Komjen. Pol. yang juga sempat menjabat sebagai Deputi IV Badan Intelijen Negara Bidang Ekonomi Intelijen.
Sementara itu, dari bursa emiten BUMN Karya, Erick menunjuk Purnawirawan TNI Dody Usodo Hargo sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk. (ADHI).
Dody adalah perwira tinggi TNI-AD yang mengemban amanat sebagai staf khusus Kasad. Setelah pensiun, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sebelum itu, Dody adalah Wakil Komandan Jenderal Akademi Militer TNI dan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).
Terkait hal ini, Erick Thohir dalam pemberitaan sebelumnya menjelaskan sosok petinggi TNI dan Polri diperlukan karena kinerja operasional banyak bersinggungan dengan berbagai kepentingan publik, khususnya pengelolaan hak sumber daya alam.
Figur alumni Polisi Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut dinilai dapat menyelesaikan potensi konflik yang ada, terkhususnya bagi emiten pertambangan.
“Kita tahu di pertambangan itu kadang ada konflik, baik yang namanya tanah, perizinan yang tumpang tindih, ada isu sosial juga dengan masyarakat kita harus balance,” katanya baru-baru ini.
Namun, lanjutnya, tidak berarti seluruh kursi komisaris diisi oleh pihak yang berpengalaman di bidang penegakan hukum. Dia menyatakan, komposisi komisaris tetap diseimbangkan dengan masuknya para ahli industri dan keuangan di tiap-tiap BUMN.
“Contohnya Pak Agus Martowardojo [Komisaris BNI] bukan dari BIN, Basuki [Komisaris Pertamina] bukan polisi, Pak Chatib Basri [Komisaris Bank Mandiri] bukan dari tentara,” tambahnya.
