Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memberikan insentif berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan badan bagi emiten yang memiliki porsi saham publik di atas 40 persen. Apakah relaksasi ini cukup membantu kinerja keuangan emiten di tengah penyebaran pandemik COVID-19?
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, diatur penyesuaian tarih Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak (WP) badan dalam negeri.
WP dengan dengan berbentuk perseroan terbuka, memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) paling sedikit 40 persen, dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif PPh badan sebesar 3 persen.
Adapun, penyesuaian 3 persen lebih diberikan dari tarif sebesar 22 persen yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 serta 20 persen yang mulai berlaku pada 2022.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, ada sejumlah emiten yang memiliki porsi jumlah kepemilikan saham publik atau floating share di atas 40 persen. Salah satunya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP).
Data komposisi kepemilikan saham masyarakat di produsen semen itu sebesar 49 persen per 31 Maret 2020. Sisanya, kepemilikan dimiliki oleh Birchwood Omnia Ltd. sebesar 51 persen.
Baca Juga
Direktur Indocement Tunggal Prakarsa Marcos Oey mengatakan perseroan menyambut baik dan mengapresiasi peraturan pemerintah yang memberikan keringanan PPh badan yang diberikan terkait dengan penyebaran COVID-19.
Kendati demikian, dari sisi jumlah nominal, yang diperoleh perseroan menurutnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap hasil operasional perusahaan secara keseluruhan.
“Secara umum kami berharap agar masa pandemik COVID-19 ini cepat berlalu sehingga market kembali bergairah,” jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu (8/4/2020).
Baru-baru ini, Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengungkapkan tantangan dari penyebaran virus COVID-19 juga mulai berdampak terhadap penurunan volume penjualan mengikuti kondisi perekonomian yang melemah.
“Kami melihat dampak turunnya volume penjualan sekitar 8 persen—15 persen akan terjadi dalam 1–2 bulan ini mengingat banyak proyek konstruksi yang mengalami penundaan. Ini membuat kami merevisi proyeksi permintaan semen mungkin di kisaran -1 persen sampai dengan -2 persen pada 2020,” jelasnya.
Christian juga menyoroti pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini menurutnya berdampak terhadap kenaikan biaya produksi karena sebagian pembelian bahan baku masih dalam denominasi mata uang asing.
Di tengah kondisi melemahnya permintaan semen, dia mengatakan perseroan hanya menjalankan beberapa lini produksi yang paling efisien dan menggunakan batu bara berkalori rendah.
“Kami akan melakukan program efisiensi biaya di segala bidang seperti mengurangi semua biaya tetap supaya bisa bertahan seandainya pelemahan penjualan masih terus berlangsung dalam 2 bulan hingga 3 bulan mendatang,” paparnya.
Emiten lain yang juga tercatat memiliki komposisi kepemilikan saham di atas 40 persen yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG). Total saham masyarakat di emiten telekomunikasi itu sebanyak 42,29 persen per 29 Februari 2020.
Direktur Keuangan Tower Bersama Infrastructure Helmy Yusman Santoso mengatakan keringanan tari PPh badan yang diberikan memang mengurangi beban pajak perseroan. Namun demikian, jumlah itu menurutnya tidak terlalu signifikan.
“Karena insentif tersebut hanya berlaku untuk Tower Bersama Infrastructure sebagai induk perusahaan dan tidak berlaku untuk anak perusahaan,” jelasnya.
Di lain pihak, PT PP (Persero) Tbk. sebenarnya juga memiliki komposisi kepemilikan saham masyarakat sebesar 41 persen per 31 Maret 2020. Namun, emiten kontraktor pelat merah itu tidak dapat menikmati diskon PPh badan.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PP Agus Purbianto menjelaskan bahwa jasa konstruksi terkena PPh Final. Dengan demikian, perseroan tidak menikmati insentif penyesuaian tarif PPh badan.
“Jadi yang dapat insentif atas perusahaan yang pengenaan pajaknya nonfinal yaitu PPh badan dimana pajak dihitung dari laba. Untuk konstruksi itu pajaknya final dihitung dari penjualan,” paparnya.
Sementara itu, emiten minyak dan gas PT Elnusa Tbk. (ELSA) menyambut positif insentif penyesuaian tarif PPh badan yang diberikan di tengah penyebaran COVID-19. Manajemen ELSA meyakini kebijakan itu dapat membantu kinerja keuangan.
Head of Corporate Communication Elnusa Wahyu Irfan mengatakan masih menunggu persyaratan lain yang dimaksud dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 selain emiten publik dan kepemilikan saham masyarakat di atas 40 persen. Pihaknya optimistis apabila hal itu terealisasi akan berdampak positif di tengah kondisi saat ini.
“Tentunya bila memang terealisasi sangat positif terhadap keuangan ELSA,” jelasnya.
Saat ini, PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha ELSA masih menjadi pemegang saham mayoritas dengan komposisi kepemilikan 41,04 persen per 29 Februari 2020. Sisanya, kepemilikan publik tercatat sebesar 43,99 persen serta Dana Pensiun Pertamina sebesar 14,89 persen.
