Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN farmasi diperkirakan akan efektif beroperasi mulai akhir tahun ini, setelah proses pengalihan saham milik pemerintah di PT Kimia Farma Tbk. dan PT Indofarma Tbk. selesai pada pekan kedua November 2019.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai holding BUMN farmasi pada 15 Oktober 2019 dan telah diundangkan pada 17 Oktober 2019.
Regulasi tersebut yakni PP Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal negara Republik Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.
Bio Farma sebagai induk holding tengah menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pengalihan saham milik pemerintah di Kimia Farma dan Indofarma kepada perseroan. Proses tersebut diperkirakan selesai pada pekan kedua atau paling lambat pekan ketiga November ini.
"Prosesnya sedang menunggu akta inbreng dari Kementerian Keuangan. Setelah semuanya selesai, kami siap beroperasi dan tancap gas," katanya pada Kamis (24/10/2019).
Sejumlah program holding dalam jangka pendek maupun panjang siap dieksekusi. Salah satunya, Bio Farma mencari pendanaan untuk penambahan kapasitas dan produk baru.
Salah satunya, Bio Farma telah mengantongi kredit sindikasi senilai total Rp2,5 triliun dari sejumlah bank BUMN, syariah, serta Eximbank. Dana segar ini salah satunya untuk penambahan kapasitas pabrik vaksin di Bandung yang diperkirakan selesai pada Maret 2020.
Honesti optimistis holding BUMN farmasi berpeluang menggarap sekitar 7,5%-10% pangsa pasar industri farmasi yang nilainya diperkirakan sekitar Rp180 triliun-Rp200 triliun, dalam 2 tahun mendatang. Optimisme ini seiring dengan fasilitas produksi dan portofolio produk yang dimiliki holding mulai dari hulu hingga hilir.
"Dengan keberadaan holding farmasi ini, salah satu tujuan pemerintah yakni untuk menjamin layanan kesehatan yang ada di Indonesia," imbuhnya.
Rights Issue KAEF
Tentang rencana rights issue Kimia Farma, Honesti mengatakan Bio Farma sebagai pemegang saham tidak akan menggunakan haknya. Dengan demikian, kepemilikan saham Bio Farma berpeluang terdilusi dari 90,03% menjadi 70,13%.
Rights issue KAEF nantinya akan diserap publik sehingga floating share lebih besar. Menurutnya, jika pemegang saham publik lebih besar, maka akan positif untuk pergerakan harga sahamnya.
"Skenario pertama, pemegang saham tidak akan ikut berpartisipasi di rights issue KAEF. Memang akan terdilusi, tetapi masih mayoritas. Namun, kami masih menunggu barangkali ada arahan dari BUMN," katanya.
Sebelumnya, Kepala Riset Koneksi PT Koneksi Kapital Indonesia Alfred Nainggolan memperkirakan masuknya Kimia Farma dan Indofarma ke holding farmasi tidak banyak memengaruhi kinerja sahamnya.
Pertama, dari sisi pertumbuhan kinerja kedua emiten farmasi itu tidak begitu seksi. Apalagi, INAF masih membukukan rugi bersih hingga semester I/2019.
Kedua, BUMN farmasi cenderung terlambat di bidang inovasi. Sebaliknya, emiten farmasi swasta seperti PT Kable Farma Tbk. terus memperbesar diversifikasi bisnis dan produknya.
“Di bidang farmasi, penelitian dan pengembangan menjadi ujung tombak. Dan itu yang belum terlihat di Kimia Farma,” katanya awal pekan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
