Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memangkas pajak penghasilan atas bunga surat utang obligasi untuk proyek infrastruktur dari 15% menjadi 5% memberi angin segar bagi sejumlah emiten konstruksi pelat merah.
Pekan lalu, Kementerian Keuangan menyebut akan memangkas pajak penghasilan (PPh) final atas bunga surat utang untuk proyek infrastruktur dari sebelumnya 15% menjadi 5%. Langkah itu sebagai bagian dari upaya otoritas fiskal untuk memberikan insentif perpajakan kepada sejumlah sektor.
Wacana pemerintah itu mendapatkan respons positif dari sejumlah emiten konstruksi badan usaha milik negara [BUMN]. Pasalnya, kebijakan tersebut diyakini akan membuat membuat pendanaan melalui surat utang akan kian kompetitif bagi perseroan.
Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ade Wahyu mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif rencana pemerintah untuk menurunkan PPh final atas bunga obligasi, khususnya di bidang infrastruktur. Emiten bersandi WIKA itu meyakini kebijakan tersebut mampu menjadi alternatif pembiayaan yang kompetitif bagi pendanaan perseroan.
WIKA menganggarkan belanja modal atau capital expenditure Rp18,19 triliun pada 2019. Dana itu akan difokuskan untuk proyek investasi di bidang energi dan industrial plant, gedung dan properti, serta infrastruktur.
Dari situ, WIKA membidik penjualan Rp42,13 triliun dan laba bersih Rp3,01 triliun pada 2019. Adapun, nilai kontrak baru yang diincar tahun ini Rp57,24 triliun.
Baca Juga
Ade mengatakan perseroan siap mendukung proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah. Optimisme itu menurutnya sejalan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sehat.
“Terbukti dari gross gearing ratio [tingkat hutang berbunga] perusahaan yang hingga kuartal I/2019 berada di level yang rendah 0,87 kali, sedangkan batas [covenant] hutang berbunga perusahaan dapat mencapai level 2,5 kali,” ujarnya kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.
Dia menambahkan perseroan juga membidik kenaikan kapasitas melalui pertumbuhan laba pada 2019. Selain itu, perseroan juga merencanakan beberapa aksi korporasi.
Di lain pihak, Mohamad Agus Setiawan, Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menilai rencana pemerintah menurunkan PPh final atas bunga obligasi akan berdampak positif terhadap sektor infrastruktur. Pasalnya, minat investor untuk berinvestasi di bidang tersebut akan meningkat seiring dengan insentif perpajakan.
Dia mengatakan emiten berkode saham JSMR itu senantiasa menjaga keberlanjutan perseroan. Oleh karena itu, perseroan tol milik negara itu terus menambah konsesi yang dimiliki.
“Tentu menjadi tantangan buat seluruh badan usaha jalan tol termasuk JSMR untuk terus mengupayakan penambahan panjang jalan sesuai dengan strategi bisnisnya masing-masing,” jelasnya.
Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp27 triliun pada 2019. JSMR memproyeksikan akan mengoperasikan empat jalan tol baru dan menambah konsesi sekitar 250 kilometer (km) tahun ini.
Pada 2018, total konsesi yang dimiliki JSMR sepanjang 1.527 km. Panjang ruas yang telah dioperasikan 1.000 km tahun lalu.
Sementara itu, Agus Purbianto, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk. menyebut bahwa rencana pemerintah menurunkan PPh final atas bunga obligasi akan memperbanyak sumber pendanaan alternatif murah. Saat ini, perseroan juga telah menempuh berbagai kreasi pendanaan di luar sindikasi perbankan untuk memenuhi rencana ekspansi.
Kendati demikian, Agus menyatakan perseroan juga tetap berupaya menjaga keuangan tetap sehat di tengah tingginya investasi. Salah satu yang menjadi indikator yakni rasio debt to Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA).
Saat ini, lanjut dia, rasio debt to EBITDA perseroan berada di level 3,5 kali. Menurutnya, perseroan masih memiliki ruang sampai menyentuh level 4,5 kali. PTPP menganggarkan belanja modal Rp8,73 triliun pada 2019. Jumlah tersebut naik dari proyeksi realisasi investasi 2018 yang mencapai Rp6,78 triliun.
OBLIGASI PTPP
Sebelumnya, Direktur Utama PP Lukman Hidayat menuturkan akan menerbitkan obligasi Rp1,5 triliun. Strategi itu menjadi salah satu alternatif perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan 2019. “Tahap awal [obligasi] sudah, jadi ini sisa penawaran umum berkelanjutan [PUB] kemarin,” ujarnya.
Sebagai catatan, emiten bersandi PTPP itu telah mengantongi dana segar Rp1,5 triliun dari penerbitan obligasi pada Juli 2018. Jumlah tersebut berasal dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Tahap I 2018.
Salah satu rencana belanja modal perseroan tahun ini yakni investasi di sektor energi sekitar Rp3,3 triliun. Dana itu akan digelontorkan melalui entitas anak PT PP Energi.
Secara terpisah, Frankie Wijoyo Prasetio, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan menilai penurunan PPh final atas bunga obligasi infrastruktur akan membuat investor lebih bergairah untuk berinvestasi. Dengan demikian, diharapkan perseroan dapat lebih siap menangkap proyek dengan skala besar.
“Dengan penurunan bunga obligasi, maka emiten akan lebih mudah untuk mendapatkan funding atau pendanaan yang artinya emiten akan siap untuk menerima proyek dengan skala yang besar,” jelasnya.
