Ini Peluang dan Tantangan Kelanjutan Proyek Infrastruktur Periode Kedua

Bahana Sekuritas memperkirakan sektor infrastruktur masih akan menjadi fokus pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, order book yang dimiliki perusahaan kontraktor masih bisa dipertahankan dan bahkan ditambah. Namun demikian, tetap ada beberapa hal yang harus diwaspadai.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 24 Mei 2019  |  15:02 WIB
Ini Peluang dan Tantangan Kelanjutan Proyek Infrastruktur Periode Kedua
Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sumandar (kanan) memberikan keterangan saat acara Bahana Sekuritas media forum 2019 dengan tema Good Buying Oppurtunity di Jakarta, Kamis (23/5). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Bahana Sekuritas memperkirakan sektor infrastruktur masih akan menjadi fokus pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, order book yang dimiliki perusahaan kontraktor masih bisa dipertahankan dan bahkan ditambah. Namun demikian, tetap ada beberapa hal yang harus diwaspadai.

Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi menyampaikan bahwa salah satu program yang mencolok dari Presiden Joko Widodo untuk periode keduanya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Diketahui, Bappenas akan menggelontorkan belanja infrastruktur sebesar US$412 miliar untuk periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi, naik dua kali lipat dari belanja infrastruktur pada periode sebelumnya senilai US$200 miliar.

Kendati hal itu dipercaya dapat menguntungkan perusahaan kontraktor dari sisi order book, Lucky mengingatkan bahwa perushaan kontraktor telah memiliki net gearing yang tinggi. 

Berdasarkan data yang disusun Bahana Sekuritas, rata-rata leverage dari perusahaan kontraktor meningkat menjadi 83,5% pada 2018 dibandingkan dengan 33,8% pada 2014.

“Memang masih ada juga yang net cash seperti Wijaya Karya. Tapi beberapa perusahaan kontraktor lain ada yang gearing-nya sudah cukup tinggi,”  tutur Lucky di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Selanjutnya, hal itu akan membuat perusahaan kontraktor memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima order tambahan dari proyek infrastruktur pemerintah nantinya. Selain itu, dampak pembangunan infrastruktur juga diperkirakan bakal mempengaruhi sistem Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan. 

Kata Lucky, pembangunan infrastruktur pada tahap pertama banyak yang didanai oleh perbankan milik pemerintah yang akibatnya LDR di sistem perbankan naik menjadi 94% dari 89% dalam 5 tahun terakhir.

“Kalau dilihat, perusahaan BUMN sekarang merupakan salah satu peminjam terbesar di Indonesia. Porsi terhadap total pinjamannya  itu meningkat cukup signiifkan dalam 5 tahun terakhir,” kata Lucky.

Lebih lanjut, proyek infrastruktur juga memiliki masa payback yang lebih lama ketimbang pinjaman perbankan untuk pembangunan pabrik perusahaan swasta. Hal ini juga diperkirakan bakal semakin memperburuk LDR sistem perbankan.

“Pendanaan untuk pembangunan pabrik sektor swasta itu dalam 2—3 tahun uangnya mulai kembali ke perbankan. Untuk infrastruktur mungkin payback nya bisa lebih lama dari itu,” kata Lucky.

Selanjutnya, perlu pula diperhatikan bahwa peningkatan impor yang terkait dengan proyek infrastruktur dikhawatirkan bakal memperlebar defisit perdagangan Indonesia yang akhirnya bisa memperburuk defisit neraca berjalan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur, IHSG, bahana securities

Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top