Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi BUMN diperkirakan semakin semarak usai paruh pertama tahun ini dan menuai hasil positif pascapemilu seiring dengan besarnya potensi terpilihnya kembali petahana. Perusahaan BUMN akan memerlukan dana besar untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintah.
Berdasarkan data yang diolah Pefindo, penerbitan surat utang baru oleh korporasi swasta telah melampaui BUMN sepanjang kuartal I/2019. Tercatat BUMN menerbitkan surat utang baru senilai Rp12,5 triliun dibandingkan dengan swasta sebesar Rp13 triliun selama 3 bulan berjalan tahun ini.
Porsi penerbitan baru surat utang korporasi BUMN juga tecatat menurun dibandingkan akhir periode yang sama tahun lalu senilai Rp59,8 triliun. Namun porsi outstanding BUMN telah melebihi setengah yakni 51,7% dari total outstanding surat utang korporasi. Outstanding BUMN grup sebesar Rp264,7 triliun.
Pengamat pasar modal, Anil Kumar mengatakan bahwa belum gencarnya emisi obligasi yang dilakukan sejumlah BUMN selama kuartal I/2019 karena biasanya awal tahun pembayaran dari pemerintah mulai masuk atas kontrak kerja multiyears yang dilakukan dari tahun lalu.
Selain itu, lanjut dia, tahun pemilu juga menahan korporasi BUMN untuk melakukan investasi dan ekspansi. Faktor lainnya adalah munculnya alternatif pinjaman perbankan dengan perbandingan tingkat suku bunga yang lebih menarik.
Menurutnya, saat ini pinjaman BUMN ke perbankan dengan tingkat suku bunga rata-rata di kisaran 9%—10% atau masih mirip dengan menerbitkan obligasi. Dengan demikian, opsi pinjaman juga akan lebih atraktif dengan proses yang tidak berbelit ketimbang obligasi.
Baca Juga
Secara garis besar, dia menilai faktor politis justru memberikan katalis positif ketimbang mengganggu kinerja BUMN. Pasalnya, banyak BUMN, terutama sektor konstruksi yang memperoleh proyek pembangunan infrastruktur.
“Dampak kepemimpinan pertamanya memberikan dampak positif. Apalagi di kepemimpinan kedua. Hasil quick count untuk parlemen, dengan partai koalisi juga memperoleh dukungan lebih dari 50%. Artinya kebijakan politik akan lebih mudah dilakukan pada kepemimpinan kedua dibandingkan kepemimpinan pertama. Dampak positif bagi proyek BUMN. Membantu BUMN ketimbang memperburuk kinerja bumn,” jelasnya Senin (6/5/2019).
Namun, secara jangka pendek, memasuki paruh pertama tahun ini dan berlanjut hingga kuartal III/2019, pemerintah akan fokus melakukan konsolidasi di tingkat legislatif dan eksekutif sehingga kebutuhan dan proyek BUMN belum akan sebanyak tahun lalu.
“Tren ke depannya setelah pemilu, kalau nanti proyeknya mulai ada lagi kemungkinan kuartal IV/2019 Pada 2020 aksi emisi obligasi akan sedikit meningkat dibandingkan dengan 2019. Namun, tampaknya 2019 penerbitannya masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan 2018,”imbuhnya.
Adapun, penerbitan obligasi ke depannya akan lebih banyak hanya untuk refinancing utang tempo saja dan korporasi BUMN harus tetap menerbitkan supaya tidak kehilangan investornya.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas mengatakan bahwa secara umum, penerbitan obligasi korporasi BUMN masih lebih rendah pada awal tahun karena momen pemilu yang mempengaruhi BUMN secara politis. Selanjutnya, pasar juga menantikan waktu untuk perubahan suku bunga.
“Politik stabil, maka masih akan ramai, lebih semarak. Terutama karena pasar penunjang seperti dana pensiun dan asuransi tumbuh dan mereka masih memerlukan instrumen tersebut,”jelasnya.
