Pemda Jawa Barat Masih Jajaki Instrumen Obligasi Daerah

Pemerintah Jawa Barat masih membuka peluang untuk menerbitkan obligasi daerah guna membiayai proyek infrastruktur di Jawa Barat, meskipun rencana semula penerbitan obligasi daerah untuk proyek Bandara Kertajati urung dilakukan.
Emanuel B. Caesario | 27 Februari 2018 17:57 WIB
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (dari kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, disaksikan Kepala OJK Jabar Joko Sarwono, Asisten Daerah Setda Jabar Eddy Nasution, Dirut PT Bank BJB Tbk Ahmad Irfan, dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia Alpino Kianjaya menekan layar sentuh sebagai tanda pembukaan perdagangan saham di Jakarta, Selasa (27/2). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Jawa Barat masih membuka peluang untuk menerbitkan obligasi daerah guna membiayai proyek infrastruktur di Jawa Barat, meskipun rencana semula penerbitan obligasi daerah untuk proyek Bandara Kertajati urung dilakukan.

Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, mengatakan bahwa lama dan rumitnya proses persiapan penerbitan obligasi daerah menyebabkan Jawa Barat tidak jadi menggunakan instrumen tersebut untuk mendukung pembiayaan proyek bandara Kertajati.

Aher, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa semula pemda Jawa Barat menjajaki tiga instrumen sekaligus untuk mendukung pembiayaan proyek ini, yakni obligasi daerah, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan pinjaman sindikasi perbankan syariah daerah.

Sekitar dua pekan lalu, penerbitan RDPT dan kesepakatan pinjaman dari sindikasi perbankan syariah daerah justru sudah rampung. RDPT mengambil alih 18% saham atas kerja sama operasi (KSO) pengelolaan bandara Kertajati dengan nilai sekitar Rp2,5 triliun.

Sementara itu, PT Angkasa Pura II menguasai 20%, lalu BUMD Jawa Barat PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) masih menguasai 60%. Sebesar 2% sisanya dimiliki oleh koperasi karyawan pemerintah daerah Jawa Barat.

Aher mengatakan, secara regulasi, kepemilikan pemerintah yang diwakili oleh BUMD tidak boleh kurang dari 51%. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk melepas 9% lagi saham PT BIJB kepada investor strategis.

“Obligasi kami tinggalkan sementara waktu, tetapi ke depan akan ada lagi proyek-proyek infrastruktur daerah Jawa Barat yang cukup besar. Dengan adanya kemudahan dengan peraturan yang direvisi OJK insyaallah ke depan Jabar akan maju lagi untuk terbitkan obligasi,” katanya, Selasa (27/2/2018).

Aher mengatakan, saat ini pemda Jabar masih mengambil jeda terlebih dahulu setelah merampungkan kesepakatan RDPT dan sindikasi perbankan. Pekan mendatang, pemda akan kembali menginventarisir proyek-proyek lain yang bisa perlu dikerjakan secara cepat dan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD.

Aher mengatakan, salah satu proyek besar yang berpotensi membutuhkan tambahan dana dari penerbitan obligasi daerah yakni Unesco Global Geopark di Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Proyek di atas lahan seluas 148.000 hektare tersebut membutuhkan pengembangan infrastruktur yang massif.

Pemda Jabar belum sepenuhnya memutuskan proyek apa saja yang akan dikembangkan di kawasan tersebut. Yang pasti, sektor pariwisata adalah yang akan diunggulkan di sana.

Aher sendiri mengeluhkan masih rumitnya proses penerbitan obligasi daerah, yang mengharuskan pemda untuk memperoleh pemenuhan syarat-syarat dari banyak pihak, seperti DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP.

Semula, dirinya menargetkan Jawa Barat menjadi daerah pertama yang menerbitkan obligasi daerah untuk proyek Bandara Kertajati. Namun, dengan tantangan yang ada, rencana tersebut gagal terealisasi. Pemda Jabar masih akan memilih proyek lainnya yang layak.

Tag : obligasi daerah
Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top