Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan segera menggandeng kantor akuntan publik yang mewakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengkaji kondisi keuangan provinsi Jawa Barat terkait persiapan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan Bandara Kertajati.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya menargetkan finalisasi persiapan penerbitan obligasi daerah Jabar rampung pada akhir tahun ini. Finalisasi tersebut ditandai dengan keluarnya izin penerbitan obligasi daerah dari Kementerian Keuangan.
Sebagai tahapan persiapan, pemerintah pusat akan menggelar rapat dengan seluruh stakeholder pada 7 Agustus 2015 di Bandung. Rapat tersebut, lanjut Mardiasmo, dilakukan sebagai forum konsolidasi dan konfirmasi sebelum mengadakan audit keuangan Pemprov Jabar.
"Seluruh pemda yang ingin melakukan issued bond akan diaudit sesuai aturan pasar modal. Yang akan mengaudit kantor akuntan publik yang sudah terdaftar di pasar modal on behalf BPK," tuturnya di Bappenas, Rabu (29/7/2015).
Audit terhadap kondisi keuangan provinsi Jabar, lanjutnya, dilakukan untuk memastikan kemampuan pembayaran bunga, kepastian saving fund yang dibentuk pemda, dan pemenuhan sejumlah persyaratan administratif lainnya. Audit dilakukan untuk memastikan rendahnya risiko gagal bayar alias default.
Setelah itu, pemerintah akan menentukan lembaga penjamin, lembaga wali amanat (trustee), dan lembaga pemeringkat rating yang akan ditunjuk dalam rangka penerbitan obligasi daerah Jabar.
"Pemdanya sudah siap, sudah membentuk unit pengelola obligasi daerah. Nah, itu salah satu syaratnya. DPRD juga sudah mengeluarkan izin prinsipnya, ini nanti kita konfirmasi. Kita ini harus jelas dan prudent, jangan sampai default," ujar Mardiasmo.
Nantinya, lanjut Wamankeu, rating agency akan ditunjuk langsung oleh OJK. Hasil kajian lembaga pemeringkat ini akan menentukan tenor, yield, dan target penerbitan obligasi daerah itu.
Mardiasmo optimistis proses persiapan terbitnya obligasi Jabar akan rampung pada akhir 2015, sehingga bisa segera diterbitkan pada Desember atau awal 2016.
Penerbitan obligasi oleh Pemprov Jabar diharapkan menjadi role model bagi daerah lain dalam upaya mencari sumber pembiayaan melalui pasar modal.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menargetkan akan meraup Rp4 triliun dari penerbitan perdana obligasi daerah. Dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka yang diestimasi membutuhkan investasi Rp7 triliun dan ditargetkan rampung pada 2017.
