Bisnis.com, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan menargetkan penerbitan obligasi daerah yang pertama bisa terealisasi pada tahun depan.
Mardiasmo, Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan mengatakan tahun ini OJK juga akan fokus dalam mengembangkan obligasi daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Sebenarnya, sudah sejak lama sejumlah daerah ingin menerbitkan obligasi, hanya saja tertunda lantaran berbagai hal.
“Masih ada sejumlah isu yang masih pending. Ini harus menggunakan prinsip kehati-hatian, tapi sekarang perkembangannya sudah maju pesat, diharapkan segera bisa terealisasi,” kata Mardiasmo di Gedung OJK, Jumat (24/7).
Pada awal Agustus ini, katanya, OJK akan melakukan diskusi finalisasi dengan pihak-pihak terkait. Diharapkan, tahun depan sudah bisa terealisasi penerbitan obligasi daerah.
“Daerah mana belum bisa kami umumkan, yang jelas sudah ada provinsi yang sudah siap mulai dari peraturan daerahnya, juga dukungan dari DPRD,” tambahnya.
Berdasarkan catatan sebelumnya, Provinsi Jawa Barat dikabarkan sudah siap menerbitkan obligasi. Awalnya Jawa Barat siap menerbitkan obligasi dengan nilai emisi US$338 juta atau setara Rp4 triliun yang akan diterbitkan paling lambat Oktober 2014, tapi tertunda hingga saat ini. Adapun, tenor obligasi Jawa Barat adalah 10 tahun yang akan diterbitkan secara bertahap.
Jawa Barat juga sudah diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAA. Masa berlaku sembilan bulan peringkat tersebut habis pada November 2014 lalu.
Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyatakan saat ini tidak sampai 10 pemerintah daerah yang telah melakukan proses pemeringkatan status kelayakan kredit. Padahal, status dan peringkat kelayakan kredit merupakan syarat utama yang diperlukan dalam mengakses pembiayaan dari pihak swasta, terutama dalam penerbitan obligasi daerah.
Mardiasmo menambahkan pengembangan obligasi daerah sebagai tempat penggalangan dana bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. OJK yang fokus pada pengembangan obligasi daerah ini merupakan salah satu kebijakan OJK untuk mendorong stimulus perekonomian.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan pengembangan obligasi daerah memang sudah sejak lama dilakukan dan belum ada yang terealisasi hingga kini. “Kami upayakan secepatnya, kami kerja sama dengan regulator terkait, mulai dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangann, dan juga Kementerian Dalam Negeri,” jelas Nurhaida.
