Bisnis.com, BANDUNG—Kementerian Dalam Negeri akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas obligasi daerah.
Namun dukungan akan diberikan dengan mencermati banyak aspek, salah satunya suku bunga yang ditawarkan nanti.
Dirjen Keuangan Darah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan pihaknya sangat mendukung rencana pelepasan obligasi oleh Pemprov Jabar sebagai alternatif sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
“Kami memberikan dukungan, dengan prinsip kehati-hatian,” katanya di Bandung, Kamis (16/4).
Pihaknya terus mencermati antara lain mekanisme, prosedur dan tata kelola. Donny memastikan yang akan menjadi pertimbangan utama adalah suku bunga obligasi yang ditawarkan Pemprov Jabar sebesar 8,9%.
“Ada juga debt coverage service ratio yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Intinya kami akan mengawal hati-hati untuk menghindari potensi gagal bayar,” katanya.
Pihaknya akan membahas soal suku bunga dengan OJK untuk menilai berapa suku bunga yang paling memungkinkan bisa ditawarkan Pemprov Jabar.
Sementara untuk persoalan audit laporan keuangan Kemendagri memastikan sudah tuntas karena telah disepakati audit mengandalkan hasil pemeriksaan BPK. “Sudah clear, cuma persoalan teknis semata. Itu tidak menjadi persoalan,” katanya.
Kementerian sendiri melihat dari sisi kapasitas keuangan daerah Jabar sudah layak untuk menerbitkan obligasi. Donny memastikan saat ini ajuan penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov Jabar sudah ada di Kementerian Keuangan.
“Kami sudah duduk bareng pimpinan BPK, DPD, Menteri Keuangan dan OJK untuk membicarakan efektifitas penerbitan obligasi untuk pembangunan bandara,” ujarnya.
Selain suku bunga pihaknya juga akan mencermati terkait sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) di kas pemprov.
Jika Silpa terkait over target pendapatan dan efisiensi anggaran pihaknya akan memperbolehkan, namun jika terkait gagal penyerapan kajian untuk menentukan kepatutuan menerbitkan obligasi akan dipertimbangkan.
Menurutnya setiap akhir bulan seluruh stakeholder menggelar rapat membahas penerbitan obligasi ini.
Pusat, diakui Donny, ingin menjadikan pelepasan obligasi daerah oleh Pemprov Jabar sebagai contoh sukses bagi daerah lain yang berpotensi melakukan hal serupa seperti Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.
“Kami menghormati betul keinginan membangun Bandara Kertajati, tapi tetap dengan kehati-hatian yang tinggi. Bisa jadi Jabar akan menjadi daerah yang pertama jika sudah disepakati Mendagri, Menkeu dan OJK,” ujarnya.
