Bisnis.com, BANDUNG - Asian Development Bank (ADB) mengucurkan hibah sebesar US$300.000 kepada Pemprov Jabar guna memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah.
Public Managemen Office ADB Rabin Hattari mengatakan hibah sebesar itu adalah bagian dari kucuran hibah sebesar US$420.000 pada Kementerian Keuangan yang sebagian besar difokuskan membantu memperkuat manajemen keuangan Pemprov Jabar. “Kami berikan US$300.000 untuk membantu penguatan,” katanya, Kamis (22/1/2015).
Pihaknya mengaku mendukung upaya pelepasan obligasi daerah dilakukan Jabar karena akan mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dari daerah. ADB mendukung lewat sejumlah bantuan program dan pelatihan agar manajemen keuangan Pemprov makin kuat. “Jadi saat Pemprov melepas obligasi, kondisi keuangannya sudah sangat kuat,” paparnya.
Menurutnya, dana yang diberikan pada Pemprov Jabar murni berupa hibah. Sejak dua tahun terakhir, ADB mendorong Pemprov sebelum melepas obligasi terlebih dahulu memperkuat regulasi yang ada, lalu pembentukan manajemen office yang akan mengelola dana publik tersebut. “Dari sisi keuangan aspek manajemen Pemprov sudah kuat, tetapi kami akan melihat bagaimana mereka mengelola aset yang ada,” katanya.
Terkait persoalan masih mentoknya perizinan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana obligasi lantaran persyaratan keuangan harus diperiksa kantor akuntan publik (KAP), pihaknya optimistis akan ada jalan keluar. Menurutnya, isu lama tersebut pasti akan ada jalan tengah dari Badan Pemeriksa Keuangan dan OJK.
Rabin mengaku kasus Pemprov ini agak unik karena baru pertama kalinya pemda berencana merilis obligasi.
Namun, berangkat dari pengalaman pemerintah pusat saat BUMN yang awalnya diaudit BPK lalu oleh KAP, pihaknya menilai jalan keluar yang sama akan dihasilkan. Menurutnya jika tata kelola keuangan Pemprov sudah terbuka dan kuat, audit oleh KAP tidak menjadi soal. “OJK pasti akan cari jalan, meski kasusnya dulu BUMN dan ini BUMD,” katanya.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar memastikan Pemprov Jabar akan jalan terus dengan rencana pelepasan obligasi senilai Rp4 triliun untuk memodali Bandara Kertajati, Majalengka itu.
Proses yang sudah berjalan dinilai oleh pihak sekuritas, ADB dan tim konsultan menurutnya sudah mencapai 75%. “Ada 25% masalah yang harus diselesaikan, sebenarnya tinggal di gas saja,” katanya.
