Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah yang tidak akan menarik dividen bagi perusahaan pelat merah dinilai dapat membuat ekspansi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. kian gencar.
Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Antonius Y. Nugroho mengungkapkan rencana pemerintah tersebut positif bagi kinerja perseroan di masa depan.
Tidak dibagikannya dividen, sambung Antonius, akan membuat laba ditahan semakin besar dan tidak dibagikan kepada pemegang saham terutama pemerintah. "Dana tersebut dapat digunakan sebagai penambahan working capital untuk meningkatkan kinerja korporasi," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/12/2014).
Tahun lalu, emiten berkode saham WSKT itu membagikan dividen Rp110,417 miliar. Dividen tersebut merupakan 30% dari total perolehan laba bersih WSKT tahun lalu.
Kementerian BUMN siap memangkas penerimaan negara dari dividen BUMN sektor konstruksi untuk mendorong berkembangnya proyek infrastruktur tahun depan. Pemerintah bakal menghapus setoran dividen BUMN khususnya bagi kontraktor yang menggarap pembangunan jalan tol.
Dari empat BUMN konstruksi, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., pemerintah meraup dividen rata-rata sekitar Rp600 miliar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan pemerintah berencana untuk memangkas target setoran dividen BUMN dari sebelumnya Rp43,73 triliun. Target tersebut telah disepakati antara pemerintah dan DPR periode sebelumnya dalam RAPBN 2015.
Keinginan pemangkasan target setoran dividen itu masih dalam tahap finalisasi bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Bapenas.
"Mengingat ada program-program BUMN untuk mendorong pembangunan infrastruktur, beberapa BUMN itu membutuhkan modal yang lebih besar," ungkapnya baru-baru ini.
Dia menilai, bila keuntungan BUMN itu terus diambil untuk dividen, dipastikan BUMN-BUMN itu tidak memiliki akumulasi modal yang cukup untuk membangun infrastruktur. Khusus bagi perusahaan BUMN non listed, pemerintah dapat memastikan tidak akan menarik dividen seperti pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Rini memastikan, setoran dividen BUMN pada tahun ini tidak tercapai. Pasalnya, hingga akhir Oktober 2014, setoran dividen BUMN hanya mencapai Rp36,2 triliun, tekor Rp3,8 triliun dari total target tahun ini Rp40 triliun.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro mendukung rencana untuk mengadakan pembagian dividen perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) asalkan pemakaiannya tepat.
Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil menginginkan agar pembangunan infrastruktur dilakukan oleh perusahaan BUMN. Untuk itu, presiden ingin dividen ditahan dan dialokasikan untuk belanja modal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
