Bisnis.com, JAKARTA—Analisis risiko Chain Reaction Research (CRR) menyatakan PT BW Plantation Tbk menghadapi risiko rusaknya reputasi sehingga pemutusan hubungan oleh investor dan pembeli akibat dugaan deforestasi dan pembukaan lahan gambut dalam operasi bisnisnya di pelbagai wilayah.
CRR, analisis yang menjelaskan soal risiko tentang keberlanjutan berjudul The Chain: Analysis of BW Plantation Shows Significant Risks, menyatakan PT BW Plantation memiliki informasi terbatas soal kinerja sosial dan lingkungan namun memiliki tiga persoalan yang harus diatasi.
Persoalan itu adalah deforestasi, pembalakan pada habitat orangutan, dan drainase lahan gambut. CRR dilakukan oleh tiga lembaga yakni Aidenvironment (Belanda), Profundo (Belanda), dan Climate Advisers (Amerika Serikat).
Kemarin, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BW Plantation memutuskan untuk melakukan penawaran saham umum terbatas dalam rangka berkonsolidasi dengan Grup Rajawali.
Perseroan akan menggunakan dana tersebut guna mengakuisisi lahan milik Green Eagle Holdings, perusahaan afiliasi Grup Rajawali seluas 250.000 hektar dengan nilai Rp10,5 triliun.
Terkait dengan dugaan deforestasi, CRR menyatakan, sekitar 7.000 hektar hutan primer dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh PT Tandan Sawita Papua, anak usaha Green Eagle, sepanjang 2010-2014. CRR mengungkapkan gangguan pada habitat orangutan juga terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat oleh perusahaan.
"Kebanyakan perusahaan perkebunan terbuka melakukan penilaian untuk mengidentifikasi dan memelihara area dengan Nilai Konservasi Tinggi di konsesi mereka," demikian analisis CRR. "Namun, dalam prospektus mereka, tak ada informasi mengenai Nilai Konservasi Tinggi maupun percakapan soal keanekaragaman hayati."
Selain itu, PT BW Plantation juga dinilai tak memiliki kebijakan yang jelas untuk drainase lahan gambut yang merupakan penyebab besar polusi iklim.
Prospektus menyatakan perusahaan tersebut baru saja menanam sawit di lahan gambut seluas 17.000 hektar, yang berpotensi menyebabkan emisi sedikitnya 1,0 juta ton karbondioksida per tahun, atau sama dengan emisi dari 400.000 mobil.
CRR mengungkapkan minimnya transparansi dari perseroan mengenai isu keberlanjutan akan membuat masyarakat sipil menghubungkan perusahaan dengan deforestasi, pembukaan lahan gambut dan pelanggaran hak masyarakat lokal.
"Hal ini akan menimbulkan kerusakan reputasi perusahaan dan menyebabkan investor serta pembeli akan memutuskan hubungannya pada perusahaan," kata CRR dalam analisisnya.
Analisis itu memaparkan konsolidasi keduanya membuat perusahaan memiliki lahan sekitar 419.000 hektar dengan komposisi 147.000 hektar ditanami dan 272.000 hektar belum ditanami. Konsesi itu tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatra.
Analis PT DBS Vickers Securities Ben Santoso kemarin menyatakan menilai akuisisi yang dilakukan oleh BWPT dapat mendongkrak kinerja perseroan di masa depan. Kendati demikian, dia menilai BWPT mengakuisisi perusahaan yang jauh lebih besar dari kapitalisasi pasarnya sendiri.
"Perusahaan yang dia beli pasti ada utang juga, tapi BWPT juga masih punya produksi, jadi tidak akan bergantung dari Green Eagle," katanya.
PT BW Plantation Tbk. yang kini berubah nama menjadi PT Eagle High Plantation Tbk. menjadi perusahaan perkebunan terbesar ketiga di Tanah Air.
Kelik Irwanto, Direktur sekaligus Corporate Secretary BWPT, mengungkapkan pasca-akuisisi, perseroan menargetkan akan menjadi perusahaan perkebunan listing dengan pemilik lahan tertanam terbesar kedua di Tanah Air.
Cadangan lahan yang dimiliki BWPT saat ini 94.000 hektare akan menjadi lebih dari 400.000 Ha setelah proses akuisisi. Potensi pertumbuhan anorganik yang ditempuh BWPT ini diklaim membuat perusahaan menjadi kian kuat.
Dia mengklaim, proses akuisisi ini membuat posisi BWPT melesat ke urutan ketiga perusahaan terbuka dengan kapasitas kebun tertanam terbesar di Indonesia. BWPT menggeser PT PP London Sumatra Plantation Tbk. (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP).
Tahun depan, BWPT menganggarkan belanja modal Rp1,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penambahan lahan tertanam dan pembangunan 4 unit pabrik kelapa sawit. (Sukirno)
