Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MEA 2015: Perdalam Likuiditas Pasar Modal, OJK Terbitkan 7 Aturan

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan tujuh aturan untuk memperdalam pasar modal Indonesia.
Gloria Natalia Dolorosa
Gloria Natalia Dolorosa - Bisnis.com 19 November 2014  |  21:34 WIB
 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan tujuh aturan untuk memperdalam pasar modal Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan tujuh aturan untuk memperdalam pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan tujuh aturan untuk memperdalam pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan pada dasarnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah kompetisi. Di pasar modal, kompetisi dapat dimenangkan jika likuiditas di pasar cukup. Agar pasar kian likuid, salah satu caranya produk investasi baru harus dikeluarkan.

Maka, OJK mengeluarkan dua aturan anyar dan lima aturan revisi. Berikut tujuh aturan tersebut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal

Melalui aturan ini, tingkat customer due diligence mempertimbangkan profil rifiko dari nasabah. Selain itu, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari kegiatan customer due diligence. Pihak ketiga yang ditunjuk meliputi penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri, seperti perbankan dan IKNB, serta penyedia jasa keuangan lain di pasar modal di luar negeri.

POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Aturan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dalam rangka penyerapan manajemen risiko terhadap penyelesaian transaksi bursa yang diidentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan. Berkaitan dengan penggunaan dan investasi dana jaminan, LKP dapat menggunakan fasilitas repo atau transaksi pinjam-meminjam efek (surat berharga negara) dengan pemerintah dan Bank Indonesia.

POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan

Aturan ini bertujuan memberikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, menyediakan produk investasi baru bagi investor, dan membantu mengurangi kesenjangan antara sumber dengan penggunaan dana (mismatch funding) bagi perbankan dalam  pemberian kredit kepemilikan rumah. Dalam aturan ini antara lain diatur pembelian aset keuangan yang membentuk kumpulan piutang EBA-SP serta persyaratan bagi pihak yang melakukan penerbitan EBA-SP, yang memberikan peluang bagi lembaga keuangan lainnya yang berbentuk perseroan terbatas selain lembaga pembiayaan sekunder perumahan untuk berpartisipasi dalam melakukan penerbitan EBA-SP.

POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

Aturan ini mengatur mengenai peningkatkan kualitas dan profesionalisme manajer investasi melalui ketentuan persyaratan dan tanggung jawab koordinator masing-masing fungsi, serta penambahan fungsi manajer investasi. Di samping itu, manajer investasi dapat mengalihkan pelaksanaan beberapa fungsi (fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan  keuangan) kepada penyedia jasa yang berbentuk badan hukum dengan  terlebih dahulu melakukan uji tuntas terhadap penyedia jasa tersebut.

POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

Aturan ini berisi ketentuan mengenai integritas dan persyaratan kompetensi untuk memperoleh izin Wakil Manajer Investasi. Masa berlaku izin Wakil Manajer Investasi dua)tahun dan dapat  diperpanjang. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban peningkatan  kompetensi Wakil Manajer Investasi melalui pendidikan berkelanjutan  yang diselenggarakan oleh asosiasi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA)

Aturan ini mengatur kewajiban manajer investasi KIK-EBA dalam menyampaikan laporan bulanan KIK-EBA secara elektronik yang memuat antara lain mengenai informasi umum terkait KIK-EBA, tagihan, distribusi/ pembayaran, dan informasi lain yang diperlukan. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban manajer investasi KIK-EBA melakukan penyimpanan atas tanda terima dan dokumen elektronik laporan bulanan KIK-EBA.

POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara

Aturan ini berisi ketentuan mengenai:

- Keleluasaan bagi pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, di mana tidak diwajibkan untuk bekerja di perusahaan efek selama masa berlaku atas izin tersebut. Namun, dalam periode tersebut, pemegang izin harus mengikuti pendidikan profesi lanjutan (PPL).

- Pengaturan mengenai kewajiban pelaporan dan jangka waktu pelaporan atas izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

- Pengaturan Komite Standar Keahlian terkait pengakuan atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojk otoritas jasa keuangan likuiditas pasar modal
Editor : Setyardi Widodo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top