Namun, pengembangan PDN tidak harus selalu dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya swasta memiliki kapasitas dan kualitas layanan penyimpanan data yang kompetitif, bahkan dalam beberapa aspek lebih unggul dibandingkan dengan pusat data milik pemerintah.
“Namun demikian, memang masih ada risiko jika data pemerintahan dititipkan di swasta karena masalah keamanan dan sebagainya,” imbuhnya.
Alhasil, Nailul menyarankan pemerintah perlu tetap memiliki kontrol penuh terhadap data strategis negara, sembari mendorong iklim persaingan sehat dengan swasta agar layanan publik menjadi lebih efisien dan berkualitas.
Adapun Nailul menyoroti pembangunan PDN saat ini memang dibangun dengan dana hutang luar negeri. Bentuknya pinjaman hibah luar negeri dari pemerintah negara lain. Skema tersebut, jelasnya, memiliki keuntungan yakni pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran dari APBN untuk pembangunan PDN.
“Hanya saja ketika operasional, ada APBN di situ. Yang namanya PHLN, ada kewajiban untuk membayar hutangnya, Ini beda dengan hibah saja yang tidak perlu bayar hutang,” imbuhnya.
Sisi lain, dia juga belum dapat memastikan apakah ke-depannya pemerintah akan membangun PDN dalam bentuk Badan Layanan Umum atau BLU sehingga K/L yang menggunakan layanan PDN akan membayar ke BLU.
Baca Juga
Pasalnya, dia mencermati biaya operasional pusat data cukup besar sehingga seharusnya ada BLU yang mengelola keuangan di PDN. Sebagai BLU, PDN, tegasnya, harus bisa bersaing dengan swasta dalam hal kualitas, kapasitas, dan keamanan data.
“Ketika menggunakan PHLN, kami menduga penggunaan infrastrukturnya harus mengutamakan dari negara pemberi pinjaman. Ini yang bisa membuat pembangunan PDN bisa tidak optimal,” terangnya.
