Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjelaskan mekanisme pengalihan saham emiten BUMN terkait Danantara terjadi di luar mekanisme bursa.
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan Bursa tidak terlibat transaksi pengalihan pemegang saham pengendali emiten BUMN terkait Danantara. Adapun, masing-masing emiten telah menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal.
"Kita sama-sama meyakini kalau keberadaan Danantara itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pasar modal Indonesia, khususnya kepada investor. Khususnya investor ritel yang hari-hari ini melakukan akumulasi dengan keyakinan kalau fundamental saham-saham yang mereka beli masih baik dan solid," paparnya, Senin (24/3/2025) malam.
Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan transaksi pengalihan saham emiten di bawah Danantara nantinya, dilakukan di luar mekanisme Bursa. Transaksi tersebut dan pengumuman struktur pengurus Danantara nyatanya disambut oleh pelaku pasar.
IHSG yang sempat anjlok hampir 5% atau menyentuh batas trading halt berhasil kembali naik walaupun ditutup terkoreksi. IHSG ditutup di level 6.161 atau susut 1,55% pada perdagangan Senin (24/3/2025). IHSG kemudian menguat 1,29% menuju ke posisi 6.240,76 pada pukul 09.05 WIB pada perdagangan Selasa (25/3/2025).
"Kalau dilihat tadi khususnya indeks sempat turun signifikan hampir 5%, lalu setelah pengumuman [struktur pengurus] Danantara kembali berkurang negatifnya, itu membuktikan Indonesia perlu persepsi. Jadi kalau saya pribadi sebagai pelaku pasar modal, Dirut Bursa, hanya titip berikan waktu bagi Danantara," jelasnya.
Menurutnya, kelesuan IHSG belakangan ini tidak mengacu kepada fundamental emiten yang masih positif, tetapi lebih kepada persepsi pasar. Ketika sejumlah nama besar menjabat sebagai direksi dan managing director Danantara, ternyata sentimen tersebut bisa diterima oleh pelaku pasar.
Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menjelaskan mekanisme pengalihan saham yang dilakukan untuk Danantara, melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, dilakukan melalui warkat.
"Mekanisme pengalihan saham secara inbreng. Jadi saham yang tercatat di KSEI ialah yang non warkat. Karena pengalihan melalui mekanisme warkat, sehingga dilakukan di luar transaksi bursa," paparnya.
Setelah transaksi pengalihan saham sejumlah emiten BUMN, sambung Samsul, tercatat pemilik baru sudah resmi menjadi pemegang saham pengendali yang baru.
SAHAM BUMN
Pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.
Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).
Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).
Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).
Terbaru, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio melaporkan telah terjadi fakta material berupa pengalihan kepemilikan 59.038.124.782 saham atau 64,536% saham perseroan dari Negara RI kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia. Pengalihan itu dilakukan melalui mekanisme inbreng pada 22 Maret 2025.
“BKI merupakan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Senin (24/3/2025).
Prasetyo menegaskan Negara RI tetap menjadi sebagai pemegang saham pengendali GIAA atau ultimate beneficial owner melalui kepemilikan langsung 1 saham Seri A Dwiwarna.
Dia juga mengungkapkan bahwa pengalihan 64,536% saham GIAA ke BKI tidak mengubah status perseroan yang tetap sebagai Badan Usaha Milik Negara.
Senada, VP Investor Relations Telkom Octavius Oky Prakarsa menyampaikan bahwa telah terjadi pengalihan kepemilikan 51.602.353.559 saham Seri B atau 52,09% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Telkom dari Negara RI kepada BKI pada 22 Maret 2025.
Merujuk keterbukaan informasi Telkom, BKI merupakan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
BRI juga melaporkan telah terjadi pengalihan kepemilikan 80.610.976.875 Saham Seri B atau 53,19 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan melalui mekanisme inbreng yang dilaksanakan Negara RI kepada BKI.
Transaksi itu dilakukan dalam rangka proses penyertaan saham dengan pemasukan (inbreng) yang dilaksanakan Negara RI kepada BKI. Meski demikian, Negara Republik Indonesia dipastikan tetap menjadi pemegang saham pengendali BUMN tersebut.
Berikut rekapitulasi pengalihan saham secara inbreng terhadap 13 emiten BUMN dari Negara RI ke BKI
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) : 48.533.333.333 saham Seri B atau 52%
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) : 80.610.976.875 saham Seri B atau 53,19%
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) : 22.378.387.749 saham Seri B dan Seri C atau 60%
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) : 8.420.666.647 saham Seri B atau 60%
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) : 3.457.023.004 saham Seri B atau 51,2%
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) : 51.602.353.559 saham Seri B atau 52,09%
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) : 5.080.509.839 saham Seri B atau 70%
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) : 36.291.702.780 saham Seri B atau 91,018 %
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) : 21.705.633.362 saham Seri B atau 75,35%
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) : 5.408.773.791 saham Seri B atau 64,33%
- PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) : 3.161.947.835 saham Seri B atau 51,00%
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) : 15.477.117.519 Saham Seri B atau 80,00%
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) : 59.038.124.402 saham atau 64,536% (15.670.777.620 saham Seri B, 43.367.346.782 saham Seri C)
