BEI Targetkan 100 Pengguna Jasa Bursa Karbon hingga Akhir 2024

Bisnis.com, JAKARTA —  Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah pengguna jasa bursa karbon bisa mencapai 100 users hingga akhir tahun 2024.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan sebelumnya bahwa jumlah pengguna jasa bursa karbon bertumbuh dari hanya 16 pada hari peluncuran 26 September 2023, menjadi 81 pengguna jasa hingga Oktober 2024.

"Iya, kita targetkan 100 [hingga] akhir tahun. InsyaAllah bisa. Kan sekarang sudah 81," katanya, saat ditanyai awak media, saat peringatan satu tahun IDXCarbon, di BEI, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejauh ini Bursa Karbon Indonesia telah menunjukkan perkembangan ke arah positif dan mendapatkan respon yang baik dari pelanggan pasar selama satu tahun terakhir.

BEI mencatat kenaikan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan dari 459.953 ton CO2e menjadi sebesar 613.894 ton CO2e, dengan nilai transaksi yang meningkat dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar. 

“Dari 613.894 ton CO2e yang diperdagangkan, ada lebih dari 420.029 ton CO2e telah digunakan [dilakukan retirement],” ucapnya.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdagangan karbon serta peran dalam upaya melawan perubahan iklim.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat tiga proyek SPE-GRK yang telah dicatatkan di IDXCarbon, antara lain, proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU di Muara Karang milik PLN, dan PLTM di Gunung Wugul milik grup PLN.

Hadirnya proyek-proyek tersebut, membuat unit karbon yang dicatatkan bertumbuh dari 842.950 ton CO2e pada 26 September 2023 menjadi 1.777.141 ton CO2e pada 26 September 2024, dengan jumlah unit karbon tersedia setelah retirement sebanyak 1.357.112 ton CO2e. 

Kemudian, Iman menyatakan bahwa BEI ke depan akan terus berupaya untuk mendorong likuiditas pasar karbon dari sisi demand dan supply baik pasar domestik maupun internasional sesuai dengan peraturan dan regulasi pemerintah.