Bisnis.com, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 dirancang sebesar Rp3.613,1 triliun atau sekitar US$230 miliar. Rancangan itu diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi saham-saham di sektor konsumen, makanan, dan perawatan kesehatan, seiring dengan dimulainya masa jabatan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang. Investor menilai bahwa anggaran ini mencerminkan kesinambungan kebijakan antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang akan segera mengakhiri masa jabatannya.
Dilansir dari Boomberg, rencana belanja tersebut telah dipandang sebagai jaminan keberlanjutan kebijakan yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa program prioritas presiden terpilih yakni Prabowo Subianto seperti program makan gratis untuk siswa turut dimasukkan dalam rancangan tersebut.
Lalu apa saja sektor saham yang diuntungkan dari kebijakan RAPBN 2025 ini?
Kebijakan anggaran pemerintah dan kepastian keberlanjutan pemerintahan telah membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,3% pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu ditutup 7.432, mendekati level tertinggi sepanjang masa. Bloomberg melaporkan sejak Joko Widodo menjabat sebagai presiden pada 2014, indeks tersebut telah meningkat lebih dari 47%, menempatkan pasar saham Indonesia di posisi teratas di kawasan ini.
“Dengan terus berjalannya perekonomian, masyarakat akan lebih banyak mengeluarkan uang, yang pada gilirannya mendorong pengeluaran diskresioner,” kata Jeffrosenberg Chen Lim, Kepala Penelitian PT Maybank Sekuritas Indonesia.
Dengan besaran anggaran ini, ketahanan pangan diproyeksikan meningkat sebesar 9% tahun depan. Ini sejalan dengan rencana Prabowo untuk secara bertahap menyediakan makanan gratis bagi siswa dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Kenaikan pengeluaran ini diperkirakan akan menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur (INDF) dan anak usahanya PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), serta perusahaan ritel PT Mitra Adiperkasa (MAPI).
Baca Juga
Andrey Wijaya, ahli dari PT RHB Sekuritas Indonesia menyebutkan anggaran ini mendorong sektor kesehatan. Menurut dia, dukungan terhadap program kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial diprediksi akan menguntungkan penyedia layanan kesehatan seperti PT Medikaloka Hermina (HEAL) dan PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA), produsen obat PT Kalbe Farma (KLBF), dan produsen herbal PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (SIDO),
Upaya pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun depan diharapkan akan menguntungkan sektor perbankan, dengan meningkatnya aktivitas domestik. Produsen otomotif seperti PT Astra International (ASII) juga diperkirakan mendapat dukungan dari peningkatan konsumsi akibat pendapatan yang lebih tinggi.
Hilirisasi mineral yang berkelanjutan dapat menopang saham-saham penambang seperti PT Aneka Tambang (ANTM) dan PT Vale Indonesia (INCO), sementara kebijakan energi hijau dapat mendukung perusahaan energi terbarukan seperti PT Barito Renewables Energy (BRPT) dan PT Petro Geothermal Energy (PGEO). Selain itu, sektor properti juga diproyeksikan mendapat dorongan dari prospek perumahan, hotel, dan ritel yang solid, menguntungkan pengembang seperti PT Summarecon Agung (SMRA) dan PT Pakuwon Jati (PWON).
Saham-Saham yang Berpotensi Tertekan
Meskipun demikian, rencana pemerintah untuk memangkas belanja infrastruktur sebesar 6% dapat berdampak negatif pada saham-saham konstruksi seperti PT Indonesia Pondasi Raya (IDPR) dan PT PP (PTPP). "Valuasi sektor infrastruktur telah terpukul cukup keras," ujar Jerry Goh, Direktur Investasi Ekuitas Asia di abrdn. Namun, pembangunan ibu kota negara baru di Nusantara yang didukung oleh Prabowo masih bisa memberikan dukungan bagi sektor ini.
Sementara itu, rencana penerapan pajak pada minuman manis mungkin akan membebani pendapatan perusahaan barang konsumen cepat saji seperti PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. (ULTJ) dan PT Cisarua Mountain Dairy (CMRY). Selain itu, target penerbitan obligasi yang lebih besar pada tahun 2025 bisa meningkatkan beban utang Indonesia tahun depan, meskipun pemerintah masih dapat menarik uang tunai dari surplus yang ada jika diperlukan, kata Maybank.
