OJK: Ada 57 Pengguna Bursa Karbon, Nilai Transaksi Rp35,31 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan transaksi di bursa karbon tembus Rp35,31 miliar per 30 April 2024, sejak perdana diluncurkan pada 26 September 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, hingga April 2024 tercatat ada 57 pengguna jasa bursa karbon yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 572.064 tCO2 ekuivalen.

"Akumulasi nilai sebesar Rp35,31 miliar dengan rincian nilai transaksi 27,90% di Pasar Reguler, 19,76% di Pasar Negosiasi dan 52,34% di Pasar Lelang," jelas Inarno dalam Konferensi Pers RDK bulanan Senin (13/5/2024).

Menurutnya, potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.708 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan.

Kendati demikian, nilai transaksi di bursa karbon tersebut cenderung masih minim. Sebagai perbandingan, pada 28 Maret 2024, nilai transaksi di bursa karbon sebesar Rp35,30 miliar, dengan jumlah pengguna sebanyak 53 pengguna.

Artinya, selama sebulan periode Maret hingga April, transaksi di bursa karbon hanya bertambah sebesar Rp1 miliar dengan jumlah pengguna bertambah empat pengguna.

Adapun hingga Senin (13/5/2024) pukul 17.40 WIB, tercatat ada sebanyak 3.711 pendaftar di laman SRN PPI. Total sertifikat pengurangan emisi mencapai 385.936 unit SPE.

Meski transaksi masih minim, namun OJK tetap optimistis terhadap bursa karbon Indonesia. Bahkan, OJK optimistis standar karbon Indonesia bisa diterima di perdagangan internasional.

Perbesar

Pada perkembangan lain, PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon. PLN pun berpotensi menjadi trader terbesar dengan membuka setara hampir 1 juta ton unit karbon. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN Group siap menjadi garda depan dalam upaya mendukung pemerintah terkait komitmen penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi. 

"Kami terus mendukung Pemerintah untuk mengembangkan ekosistem perdagangan karbon. Beberapa pilot project telah kami lakukan sehingga hari ini, sistem perdagangan karbon bisa dilakukan," ucap Darmawan dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024). 

Bukti keseriusan PLN dalam memimpin perdagangan karbon di Indonesia adalah dengan mendapatkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) pertama di Indonesia melalui mekanisme non konversi dengan mekanisme internasional.