Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir Kasih Mobil Listrik ke Pejabat Kementerian BUMN, Ini Maksudnya

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan fasilitas berupa mobil listrik kepada seluruh pejabat eselon I dan II di Kementerian BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir./Bisnis-Rika A.
Menteri BUMN Erick Thohir./Bisnis-Rika A.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memberikan fasilitas berupa mobil listrik kepada seluruh pejabat eselon I dan II di Kementerian BUMN.

Erick mengatakan bahwa penggunaan electric vehicle (EV) menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi energi di ekosistem BUMN. Oleh karena itu, seluruh pejabat Kementerian BUMN mendapatkan fasilitas mobil listrik hasil sewa. 

“Tadi pagi ada oleh-oleh untuk eselon I dan II pakai mobil listrik,” ujarnya dalam peresmian Media Center Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu (3/1/2024). 

Erick menambahkan bahwa pemberian fasilitas tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden RI No. 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, dia mengatakan penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan secara signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%.

Menurut Erick, kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk menjadi pemimpin di sektor energi baru terbarukan (EBT). 

Hal itu diwujudkan melalui sistem kelistrikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menggunakan solar panel berkapasitas 50 MW dan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.

Pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Proyek yang digarap bersama dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

Secara garis besar, Erick menegaskan bahwa proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat besar bagi negara agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

“Ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini,” tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper