Bisnis.com, JAKARTA – Tiga dari empat Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) emiten konstruksi BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyetujui usulan perseroan terkait dengan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan.
Dikutip dari keterbukaan informasi, tiga RUPO yang sepakat terhadap usulan WIKA adalah Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, dan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022.
Sementara itu, RUPO terkait dengan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 memutuskan untuk tidak menyetujui usulan yang diajukan perseroan. Adapun, tiga RUPO diselenggarakan pada 28 dan 29 November 2023.
Dalam keterangannya, tiga RUPO yang menyetujui usulan WIKA sepakat untuk pengesampingan kewajiban keuangan. Selain itu, sedikitnya ada tiga perubahan yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.
Pertama, memelihara perbandingan aset lancar dan liabilitas lancar (current ratio) tidak kurang dari 100%. Kedua, Memelihara perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas (interest bearing debt to equity ratio) tidak lebih dari tiga kali. Ketiga adalah memelihara perbandingan EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,0 kali.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya sebelumnya mengatakan perseroan terus berupaya mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan obligasi terkait restrukturisasi.
Baca Juga
Ke depan, Mahendra mengatakan WIKA akan menerapkan metode restrukturisasi melalui 8 stream yakni restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan pencairan piutang, dan asset recycling sesuai model bisnis.
Selain itu, perseroan akan mengimplementasikan pemfokusan portofolio orderbook, efisiensi biaya operasional, penurunan saldo supply chain financing dan penguatan struktur permodalan sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam RUPSLB.
Dari sisi kinerja, WIKA juga berencana mengurangi beban operasional pada 2024. Salah satu upaya yang akan ditempuh perseroan adalah menahan laju pertumbuhan pegawai.
Mahendra menyampaikan bahwa langkah mengurangi biaya operasional merupakan salah satu strategi penyehatan keuangan yang kini sedang dilakukan.
“Salah satu yang menjadi langkah penyehatan yaitu biaya operasional perusahaan. Langkah tersebut dengan melakukan zero growth pegawai, yang sudah pensiun tidak kami gantikan dengan yang baru,” pungkasnya.
Seiring dengan upaya itu, WIKA memperkirakan nilai kontrak baru yang diraih perseroan pada 2024 berada pada rentang Rp25 triliun hingga Rp27 triliun. Jumlah itu t tidak berbeda jauh dengan proyeksi nilai kontrak yang diraih sepanjang 2023.
“Terkait target kontrak baru tahun depan, tahun politik biasanya perusahaan konstruksi memiliki siklus perlambatan karena menunggu hasil pemilu. Kami masih mengevaluasi besaran nilainya, kemungkinan sama dengan tahun ini yakni Rp25 triliun– Rp27 triliun,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
