Bisnis, JAKARTA - Emiten konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya Tbk tengah melakukan upaya penyehatan dan memperbaiki kinerja keuangan. WIKA menargetkan perbaikan kinerja dari rugi menjadi laba akan terjadi pada 2025 atau paling lambat 2026.
Siasat perusahaan konstruksi plat merah itu menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Bisnisindonesia.id edisi Selasa (28/11/2023). Selain itu, terdapat pula sajian lainnya seperti solusi biaya haji, gerak emiten di tahun politik hingga pekerjaan rumah bank syariah. Berikut selengkapnya.
1. Siasat WIKA Keluar dari Jerat Tumpukan Utang dan Kinerja Rugi
Hingga saat ini, WIKA baru menyampaikan laporan keuangan per Juni 2023. Adapun, laporan keuangan per September 2023 sedang dalam tahap audit, yang nantinya digunakan untuk aksi rights issue sebagai jalur bagi Pemerintah menyuntikkan dana penyertaan modal negara (PMN).
Per Juni 2023, WIKA mencatatkan pendapatan Rp9,25 triliun, naik dari Rp7,18 triliun per Juni 2022. Namun, WIKA mencatatkan rugi bersih Rp1,88 triliun dari sebelumnya Rp13,32 miliar. Salah satunya akibat beban pendanaan.
Aset WIKA per Juni 2023 mencapai Rp72,17 triliun, dengan perincian ekuitas Rp15,47 triliun dan liabilitas Rp56,7 triliun. Ekuitas dan liabilitas turun dari akhir 2022, masing-masing sebesar Rp17,49 triliun dan Rp57,57 triliun.
Baca Juga
Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan proyeksi menuju laba kembali sedang didorong secara terus menerus. Diharapkan dengan segala upaya yang telah dilakukan bisa membuat perusahaan mencetak laba pada beberapa waktu mendatang. Bagaimana siasat emiten ini keluar dari jerat utang?
2. Solusi dari Tingginya Biaya Haji 2024
Kementerian Agama dan Komisi VII DPR RI menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2024 sebesar Rp56,04 juta per jemaah. Penetapan angka tersebut menjadikan kian tingginya ongkos perjalanan haji bagi jemaah reguler.
Besaran itu sama dengan 60 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPHI) yang ditetapkan sebelumnya yakni Rp93,4 juta. Sedangkan 40 persen sisanya atau Rp 37 juta berasal dari nilai manfaat keuangan hasil kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji.
Biaya yang ditanggung jemaah meliputi ongkos penerbangan, akomodasi selama di Mekkah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup selama berhaji dan ongkos visa.
Anggaran ini meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri. Secara keseluruhan, nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8,2 triliun.
Keputusan itu menunjukkan adanya peningkatan biaya perjalanan haji sebesar Rp6,23 juta per jemaah dibandingkan dengan ongkos haji 2023 senilai Rp49,81 juta. Bipih tahun ini mencapai 55,3% dari total BPIH Rp99,89 juta. Sisanya 44,7% atau Rp40,24 juta menggunakan nilai manfaat. Lalu, apa solusi dari tingginya biaya perjalanan haji tahun depan?
3. Menjawab PR Mininya Pangsa Pasar Bank Syariah
Pangsa pasar bank syariah terus didorong dengan sejumlah strategi, seiring dengan masih mininya kue bisnis sektor tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per September 2023, perbankan syariah membukukan total aset sebesar Rp831,95 triliun, atau tumbuh sebesar 10,94% secara tahunan. Dengan catatan itu, kontribusi pangsa pasar bank syariah sebesar 7,27%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK menyiapkan kebijakan startegis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027, untuk memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan nasyarakat.
Otoritas juga berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar syariah, meskipun dari sisi industri masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan sektor tersebut.
Tercatat, dari total 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, sebanyak 11 BUS dan 17 UUS masih berada dalam kelas di bawah 4 triliun dan hanya 1 di atas 100 triliun.
4. Gerak Emiten BUMN Ambil Momentum Window Dressing & Tahun Politik
Emiten pelat merah diperkirakan akan mempertahankan momentum pertumbuhan. Saham BUMN masih menarik dicermati pada tahun politik meskipun masih dibayangi restrukturisasi utang.
Hal itu tercermin dari indeks saham BUMN pilihan atau IDX BUMN 20 ditopang oleh window dressing dan memasuki tahun politik 2024 seiring dengan pemilihan umum (Pemilu).
Analis menilai prospek indeks saham BUMN masih akan ditopang oleh sektor andalan, yakni finansial dan infrastruktur. Mengingat sektor lainnya, seperti energi dan basic material rata-rata mengalami pelemahan sehingga menekan laju indeks 20 emiten pelat merah.
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan IDX BUMN 20 akan mendapatkan sejumlah katalis positif baik pada akhir tahun ini hingga 2024. Misalnya saja pada penghujung 2023, indeks diperkirakan bakal tersengat aksi window dressing.
Selain faktor window dressing, dia menilai stabilitas perekonomian domestik juga menjadi faktor yang mendorong pergerakan indeks. Pada saat bersamaan, terdapat euforia jelang pemilihan presiden pada 2024 yang dipercaya mendorong daya beli masyarakat.
5. Lampu Hijau Rencana Investasi TikTok ke GOTO
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengaku tidak mempersoalkan rencana investasi TikTok ke PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Bahlil menyebut pemerintah tak akan mengintervensi rencana Tiktok untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa investor di dalam Negeri. Bahlil mengaku tak mempermasalahkan apabila aksi dari perusahaan asal China tersebut diperkirakan menjadi salah satu strategi mereka untuk memulai kembali bisnis niaga elektronik (e-commerce) di Indonesia.
“Saya belum tahu sampai ke situ. Namun, selama memenuhi aturan dan tidak mengganggu garis kebijakan pemerintah saya pikir oke [tak masalah],” pungkas Bahlil.
