Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, menginisiasi program literasi dan inklusi keuangan dengan judul LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahkU (LAYARKU).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Mengatakan, Program LAYARKU, bertujuan untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK), yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.
“Untuk LAYARKU ini saya mengapresiasi Kantor OJK Regional 6 Sulampua bersama seluruh tim FKIJK Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu mendukung, dan ini kita menunggu karya-karyanya yang tentunya akan kita support,” ucap Friderica.
Friderica juga menekankan kepada para IJK, untuk tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan saja, namun juga harus diiringi dengan program peningkatan literasi keuangan yang memadai, sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen, agar terhindar dari sengketa dan perselisihan dengan konsumen di kemudian hari.
Frederica bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Darwisman, beserta perwakilan anggota FKIJK Sulselbar meresmikan program LAYARKU, yang dilaksanakan di atas Kapal Phinisi yang berlayar di wilayah perairan Selat Makassar, pada Minggu (10/09/2023).
Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari, mendukung penuh inisiatif OJK dan FKIJK Sulselbar dengan program LAYARKU ini, sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, terutama di area Sulawesi Selatan.
Baca Juga
“Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai kota para Saudagar, itu yang menandakan inklusi keuangannya lebih cepat dibanding literasinya. Maka tinggal memang penguatan literasi, sejalan bersama OJK bagaimana memberikan pengetahuan jasa keuangan yang benar,” ucap Ichsan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), pada tahun 2022, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan, sebesar 36,88 persen dan Sulawesi Barat sebesar 46,49 persen (Nasional: 49,66 persen), serta indeks inklusi keuangan di Sulawesi Selatan yang telah mencapai 88,57 persen dan Sulawesi Barat yang masih berada di 70,39 persen (Nasional: 85,10 persen).
Sementara itu, khusus indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan berdasarkan kategori perkotaan dan pedesaan, merujuk pada hasil survei pada tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan di perkotaan sebesar 38,54 persen, jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan di area pedesaan yang baru mencapai 26,32 persen.
Program LAYARKU dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan akan menjangkau hingga 3.701 desa termasuk 383 pulau yang diantaranya merupakan kategori desa tertinggal.
Dalam kesempatan tersebut, Friderica juga menekankan pentingnya TPAKD, sebagaimana yang telah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam kesempatan Rapat Koordinasi beberapa waktu lalu, yang salah satunya meminta agar kegiatan TPAKD dianggarkan di setiap provinsi, kabupaten dan kota-kota lain di seluruh Indonesia.
“Jadi ini luar biasa, ini total football kita di mana untuk bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” kata Friderica.
Kedepannya, OJK akan terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, melalui TPAKD dan FKIJK, dalam penyampaian edukasi keuangan dan akuisisi penggunaan produk/layanan jasa keuangan, untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. (Muhammad Omar Adibaskoro)
