Bisnis.com, JAKARTA — Erick Thohir kemungkinan besar mengakumulasikan setoran dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah sebesar Rp277,99 triliun selama kurun lima tahun, yakni 2020-2024.
Berita tentang rekor dividen di era Erick Thohir menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (7/9/2023):
1. Peluang Dividen BUMN Sentuh Rekor di Era Erick Thohir
Erick Thohir berpeluang membawa Kementerian BUMN ke level tertingginya lewat rekor akumulasi setoran dividen jumbo ke kas negara, yang diperkirakan mencapai Rp277,99 triliun selama periode 2020-2024.
Perkiraan itu merupakan hasil penelusuran Bisnis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2020-2022, dan Buku Nota Keuangan II beserta RAPBN 2024.
Hasilnya, Erick Thohir kemungkinan besar mengakumulasikan setoran dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah sebesar Rp277,99 triliun selama kurun lima tahun, yakni 2020-2024.
Hal ini dengan asumsi realisasi setoran dividen BUMN pada 2023 sesuai dengan outlook yakni Rp81,8 triliun, lalu mencapai target Rp80,8 triliun sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2024.
2. Mencari Cara Keluar Jeratan Pinjol Menggugurkan Pengajuan KPR
Kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi salah satu pilihan utama respnden dalam membeli rumah primer. Adapun berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) pada kuartal II tahun 2023, jenis pembiayaan yang menjadi pilihan utama responden dalam melakukan pembelian rumah primer adalah KPR dengan pangsa sebesar 76,02 persen dari total pembiayaan, diikuti oleh tunai bertahap sebesar 17,25 persen, dan secara tunai sebesar 6,73 persen.
Pada kuartal II tahun 2023, pertumbuhan total nilai kredit KPR dan KPA secara tahunan tercatat sebesar 10,54 persen (Year-on-Year/YoY) meningkat dari 7,25 persen (YoY) pada kuartal sebelumnya.
Secara kuartal, penyaluran KPR dan KPA juga meningkat sebesar 2,44 persen (Quarter-to-Quarter/QtQ), lebih tinggi dibandingkan kuartal I tahun 2023 yang tumbuh 1,68 persen (QtQ). Sementara itu, pencairan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada kuartal II tahun 2023 tercatat sebesar Rp5,964 triliun, atau menurun sebesar 0,27 persen (YoY).
Namun demikian, masih banyak konsumen yang sulit mendapatkan pembiayaan KPR. Hal ini karena tidak lolos dalam BI checking. Terkait kredit macet tersebut, belum diketahui apakah berasal dari perbankan resmi, pinjaman online, atau paylater.
3. Tuah Revisi Taksonomi Hijau pada Pembiayaan Proyek Batu Bara
Pembahasan revisi taksonomi hijau Indonesia (THI) yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara cepat ataupun lambat akan menentukan langkah perbankan dalam memacu portofolio kredit hijau atau pembiayaan ramah lingkungan ke depan.
Pasalnya, saat ini regulator tengah berupaya mengubah klasifikasi pembiayaan PLTU batu bara dari kategori "kuning" ke kategori "hijau".
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, memang mengungkapkan bahwa kini OJK sedang mengambil langkah proaktif dalam mengevaluasi apakah penggunaan energi dari PLTU batu bara dalam produksi baterai hingga kendaraan listrik sebagai bagian dari pendekatan berbasis hijau dan berkelanjutan atau tidak.
“Karena pada gilirannya, kita lihat hasil akhir dari suatu rantai pasok, sekiranya hal [PLTU batu bara] tadi memberikan dampak positif yang lebih besar, maka terdapat kemungkinan perhitungan secara satu kesatuan integrasi rantai pasok [baik dari produksi hulu ke hilirnya] bisa dianggap hijau,” ungkapnya.
4. Ambisi Baru RI - China di Proyek Kereta Cepat
Cengkeraman China terhadap investasi di Indonesia berpotensi terus mengurat. Belum juga resmi operasi Kereta Cepat Jakarta - Bandung, RI telah mempertimbangkan negara itu sebagai mitra strategis untuk rencana proyek lanjutan kereta cepat hingga ke Surabaya.
Gelagat itu terlihat saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjajal kereta cepat itu bersama Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada Rabu (6/9/2023) sore.
Keduanya mencoba proyek berinvestasi jumbo tersebut sedari Stasiun KCIC Halim, Jakarta menuju Stasiun Karawang. Perjalanan tersebut ditaksir hanya memerlukan waktu 11 menit dengan kecepatan maksimal kereta hingga 340 kilometer per jam.
Usai pertemuan itu, Indonesia menyatakan mempertimbangkan China sebagai salah satu mitra potensial dalam proyek perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Bak gayung bersambut, pihak China menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam proyek perpanjangan perpanjangan itu.
5. Langkah Tertatih Waskita Karya Keluar dari Jerat Utang
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tampak tertatih mengatasi masalah keuangan yang membelit bisnisnya. Meski telah mengantongi restu pemegang obligasi untuk menyusun kembali skema restrukturisasi, perseroan kembali merayu pemerintah untuk mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).
Seperti diketahui, emiten berkode saham WSKT ini gagal mendapatkan persetujuan PMN dalam APBN 2024. Alhasil, perseroan harus mampu mengatasi sendiri persoalan utang yang kini membelenggunya dan sewaktu-waktu menghadapi gugatan baru.
Beruntung, Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Waskita Karya sepakat memberikan kelonggaran waktu kepada perseroan untuk menyusun kembali skema penyelesaian utang obligasi yang belum dibayarkan.
Kesepakatan ini tertuang dalam hasil RUPO Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 yang digelar di Jakarta, Selasa (5/9/2023). Seluruh Direksi Waskita hadir dalam rapat sebagai komitmen terhadap proses restrukturisasi.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
