Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan peringkat jangka panjang issuer default rating (IDR) PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) menjadi C dari sebelumnya CCC- dengan peringkat pemulihan RR4.
Penurunan peringkat itu sehubungan dengan obligasi senior atau senior notes yang diterbitkan entitas anak APLN, yaitu APL Realty Holdings Pte Ltd. di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 2 Juni 2017 dengan nilai pokok sebesar US$300 juta.
Adapun, obligasi itu memiliki jangka waktu 7 tahun dengan balutan kupon 5,95 persen per tahun berdasarkan indenture pada 2 Juni 2017, yang dicatatkan dan diperdagangkan di SGX.
Indenture merupakan kontrak yang disepakati oleh dua pihak, yaitu pihak penerbit dan pihak perwakilan dari pemegang obligasi atau wali amanat.
Namun, pada 11 Juli 2023, APL Realty mengumumkan kepada SGX perihal penawaran tender atas obligasi senior dan memohon persetujuan untuk mengubah beberapa ketentuan tertentu dari indenture. Hal ini akhirnya membuat Fitch menurunkan peringkat jangka panjang APLN.
“Penurunan peringkat dikarenakan Fitch berpendapat bahwa tender offer merupakan suatu kondisi distressed debt exchange [DDE] karena transaksi itu akan menyebabkan pengurangan persyaratan yang material dan menurut pandangan Fitch, dilakukan untuk menghindari gagal bayar,” tulis manajemen APLN kepada otoritas Bursa, dikutip Minggu (30/7/2023).
Baca Juga
Selain itu, manajemen APLN menyatakan bahwa Fitch akan menurunkan IDR perseroan menjadi restricted default (RD) setelah menyelesaikan DDE dan menilai kembali peringkat sejalan dengan struktur permodalan pascarestrukturisasi.
APLN sebelumnya diketahui menarik kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) senilai Rp1,8 triliun untuk membayar utang obligasi senior APL Realty Holdings Pte. Ltd.
Dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia, Direktur APLN Cesar M. Dela Cruz menyampaikan bahwa fasilitas kredit tersebut telah ditandatangani oleh Agung Podomoro Land dan Bank Danamon dalam akta perjanjian kredit nomor 4 tanggal 7 Juli 2023.
“[Akta perjanjian] yang ditandatangani oleh perseroan dan Bank Danamon Indonesia sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dalam jumlah sebesar Rp1,8 triliun,” ujar Cesar.
Berdasarkan perjanjian, kredit kepada APLN ditujukan sebagai bridging loan untuk membeli secara tunai atas senior notes 5,95 persen yang jatuh tempo pada 2024.
Sebagai jaminan, APLN dan beberapa anak usaha telah menandatangani beberapa dokumen jaminan, di antaranya surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) atas rumah susun dan gedung perkantoran atas nama perseroan di Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Selain itu, ada pula SKMHT dari PT Karya Pratama Propertindo kepada BDMN atas sertifikat hak guna bangunan atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Bali.
Cesar mengatakan bahwa penarikan kredit dan pemberian jaminan tersebut tidak mempunyai dampak negatif, baik terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan APLN.
“Transaksi ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan karena perseroan mendapatkan keuntungan secara finansial dari pinjaman tersebut,” tutur Cesar.
