Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta berencana menggandeng penegak hukum untuk menuntaskan kasus proyek mangkrak PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) atau Ancol apabila terindikasi menyelewengkan dana.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan jika memang Ancol terindikasi menyelewengkan dana dalam kasus proyek mangkrak yang tengah dihadapi Ancol, tidak menutup kemungkinan akan menggandeng penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang ada indikasi kesana, pasti, karena ini kan terkait dengan penggunaan uang Pemprov DKI yang dalam hal ini dikelola oleh Ancol sebagai salah satu BUMD,” ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Meskipun menggandeng penegak hukum, Ismail mengatakan bahwa DPRD DKI nantinya tidak akan berperan banyak karena memiliki batasan-batasan.
“Cuman memang DPRD mempunya batasannya, mungkin hanya sebatas merekomendasikan proses mitigasi berikutnya, mungkin ditangani oleh penegak hukum,” jelasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI mencurigai BP BUMD DKI dan Ancol Ancol berkoalisi untuk menutupi permasalahan proyek mangkrak Ancol. Padahal mangkraknya sejumlah proyek Ancol sudah berjalan cukup lama.
Baca Juga
“Ini kayaknya BP BUMD DKI menyembunyikan permasalahan ini kepada kami Komisi B DPRD DKI Jakarta,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.
Setelah Pandapotan menyuarakan hal tersebut, sontak anggota Komisi B DPRD DKI lainnya bersorak dengan mengatakan bahwa Ancol dan BP BUMD sudah pasti kongkalikong terhadap proyek-proyek yang mangkrak.
Pandapotan meminta BP BUMD untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan Ancol, bukan menutupi.
“Ini perlu perhatian khusus BP BUMD. Ini masih salah satu persoalan BUMD kita, belum lagi BUMD lainnya, belum lagi masalah penugasan,” jelasnya.
